Mangkir dari Polres Malang, Mantan Kades Tumpang Justru Datangi Rumah Pelapor, Minta Laporan Dicabut

Janji menyerahkan tanah tidak otomatis menghapus persoalan hukum. Ketika laporan sudah masuk kepolisian, pembuktian harus dilakukan melalui mekanisme hukum. Polres Malang dituntut profesional, transparan, dan berani mengungkap fakta.

BERITA PATROLI – MALANG

Fakta baru mencuat dalam penanganan laporan dugaan pemalsuan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) yang menyeret nama Ida Wahyuni Hawa di Polres Malang. Mantan Kepala Desa Tumpang, Achmad Apriono, yang dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Kamis (5/11/2026), justru tidak hadir. Namun, pada hari yang sama, ia diketahui mendatangi rumah pelapor, Nurhadi, dan meminta agar laporan polisi dicabut.

Nurhadi mengungkapkan, Achmad Apriono datang ke rumahnya pada Kamis pagi. Dalam pertemuan tersebut, Apriono meminta laporan dicabut dengan alasan tanah yang menjadi objek sengketa akan segera diserahkan dan dibagi sesuai hak para ahli waris.

“Pak Apriono datang ke rumah saya pagi hari, meminta agar laporan saya dicabut dan tanahnya akan segera diserahkan dan dibagi sesuai ahli waris,” ungkap Nurhadi kepada wartawan.

Ironisnya, pada siang hari ketika jadwal klarifikasi di Polres Malang berlangsung, Apriono justru tidak hadir. Informasi yang diperoleh menyebutkan hanya Camat Tumpang, Hendra Tritjahjono, S.Sos., M.Si., yang memenuhi undangan penyidik.

Ketidakhadiran Apriono dan kedatangannya ke rumah pelapor pada hari yang sama kini menjadi perhatian. Apalagi, laporan tersebut sudah masuk ke ranah kepolisian dan membutuhkan pembuktian melalui proses hukum, bukan sekadar janji penyelesaian.

Dikonfirmasi Wartawan, Apriono Tidak Memberikan Jawaban

Upaya wartawan meminta penjelasan kepada Achmad Apriono terkait kedatangannya ke rumah pelapor maupun ketidakhadirannya di Polres Malang belum membuahkan hasil. Telepon dan pesan WhatsApp yang dikirimkan berulang kali tidak mendapatkan respons.

Sebelumnya, Apriono sempat menyatakan tidak dapat memberikan penjelasan secara langsung dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi Luthfi Hafid.

“Saya tidak bisa memberikan jawaban, monggo hubungi Mas Luthfi saja, omongan Mas Luthfi sama dengan omongan saya,” ujar Apriono sebelumnya.

Padahal, dalam kesempatan terdahulu, Apriono pernah mengakui bahwa dirinya memproses APHB tersebut. Ia berdalih tanah telah dikuasai Ida Wahyuni Hawa dan nama dalam Buku C masih tercatat atas nama Mustadjab.

Apriono juga mengaku merasa dirugikan karena menurutnya pihak Ida tidak memberikan keterangan semestinya mengenai riwayat sengketa tanah yang sebelumnya telah diputus Pengadilan Negeri Malang.

Luthfi Hafid: Jika APHB Dipersoalkan, Harus Diuji di Pengadilan

Luthfi Hafid, seorang praktisi hukum yang selama ini menjadi tempat konsultasi Apriono, memberikan sejumlah penjelasan saat ditemui wartawan di kediamannya pada Senin (9/11/2026).

Menurut Luthfi, Apriono kemungkinan memilih tidak berbicara kepada wartawan karena khawatir salah memberikan keterangan mengenai persoalan hukum tersebut. Ia juga menegaskan bahwa dirinya belum secara resmi ditunjuk sebagai penasihat hukum Apriono dan hubungan keduanya masih sebatas konsultasi.

Terkait kedatangan Apriono ke rumah pelapor untuk meminta pencabutan laporan, Luthfi menilai tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum.

Sementara mengenai substansi sengketa, Luthfi berpandangan terdapat dua produk hukum yang harus diperhatikan, yakni Putusan Pengadilan Negeri Malang tahun 1999 dan APHB tahun 2012 yang diterbitkan melalui PPATS, dalam hal ini Camat Tumpang saat itu.

Menurutnya, apabila APHB dianggap cacat hukum atau tidak sah, persoalan tersebut harus diuji melalui pengadilan.

Pandangan tersebut berbeda dengan pendapat kuasa hukum Nurhadi dari LBH Syaifulloh & Partner. Mereka menilai APHB tahun 2012 mengandung cacat formil dan materiil karena mencantumkan nama pihak yang dinilai bukan ahli waris sedarah Mustadjab, berkaitan dengan tanah yang bukan merupakan harta gono-gini, serta objek tanah yang sebelumnya telah menjadi perkara di pengadilan.

Penyidik Diminta Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Camat Aktif

Dalam perkembangan penanganan perkara, Camat Tumpang Hendra Tritjahjono telah dimintai keterangan oleh penyidik terkait arsip APHB Nomor 436/Kec.Tumpang/2012 yang tersimpan di kantor kecamatan.

Namun, kuasa hukum pelapor meminta agar penyidik juga memeriksa mantan Camat Tumpang, Drs. Edy Susanto, M.Si., yang tercatat sebagai penandatangan APHB tersebut.

Menurut kuasa hukum, pemeriksaan terhadap pejabat yang terlibat langsung dalam proses penerbitan dokumen merupakan bagian penting untuk mengungkap bagaimana APHB itu dibuat, atas dasar dokumen apa, serta bagaimana proses administrasinya dilakukan.

“Keterangan Camat Hendra soal arsip sudah didapat, sekarang tinggal mantan Kades dan mantan Camat sebagai penandatangan. Jangan sampai yang memproses awal justru tidak diperiksa,” tegas kuasa hukum pelapor.

Penyidik Polres Malang dikabarkan akan melayangkan undangan klarifikasi kedua kepada Achmad Apriono.

Nurhadi Tegaskan Tidak Akan Cabut Laporan

Nurhadi (43), petani asal Desa Tulusbesar, Kecamatan Tumpang, menegaskan tidak akan mencabut laporan polisi sebelum persoalan tanah warisan tersebut memperoleh kejelasan dan penyelesaian berdasarkan hukum.

Laporan itu tercatat dalam STTLPM/873/X/2026/SPKT/POLRES MALANG tertanggal 12 Oktober 2026, dengan Ida Wahyuni Hawa, warga Kecamatan Sukun, Kota Malang, sebagai pihak terlapor atas dugaan pemalsuan APHB.

Perkara ini berawal dari tanah warisan almarhum Mustadjab, yang meninggal dunia pada 17 Agustus 1981. Tanah tersebut tercatat dalam Letter C Nomor 1001 Persil 133 dengan luas sekitar 3.500 meter persegi di Dusun Kebonsari, Desa Tumpang.

Nurhadi menegaskan, persoalan pembagian warisan harus diselesaikan secara sah dan melibatkan pihak-pihak yang berhak, bukan hanya melalui janji penyerahan tanah.

Penegakan Hukum Tidak Boleh Berhenti pada Janji Damai

Kuasa hukum pelapor menilai kedatangan terlapor ke rumah pelapor untuk meminta pencabutan laporan, terlebih ketika pelapor telah memberikan kuasa hukum, merupakan tindakan yang tidak patut dalam praktik penyelesaian perkara.

Mereka mengingatkan bahwa apabila terdapat unsur ancaman, pemaksaan, atau tindakan yang bertujuan menghalangi proses hukum, hal tersebut perlu dinilai dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, penyidik diminta mendalami seluruh rangkaian peristiwa, termasuk kedatangan Apriono ke rumah Nurhadi, ketidakhadirannya dalam undangan klarifikasi, proses penerbitan APHB tahun 2012, serta keterlibatan pihak-pihak yang berwenang saat dokumen tersebut diterbitkan.

Hingga berita ini ditulis, Ida Wahyuni Hawa masih berstatus terlapor dan belum ditetapkan sebagai tersangka. Polres Malang juga belum menyampaikan keterangan resmi mengenai hasil pemeriksaan pada 5 November 2026.

Publik kini menunggu langkah konkret penyidik. Persoalan ini harus dibuka secara terang melalui pemeriksaan dan pembuktian hukum, bukan dibiarkan berlarut-larut di tengah silang pendapat dan janji penyelesaian.

(M. Irwan, Arif, Tomy)