Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., Pengamat Kepolisian mengatakan, " Tugas POLRI sangat jelas diatur dalam UU Ano 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian , Polri juga bagian dari ASN ( aparatur sipil negara ) POLRI itu alat negara , bukan mewakili satu golongan dalam bertugas , larangan bagi anggota POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri untuk meminta uang diatur secara tegas . Dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tindakan aktif Oknum Polri yang bermental tidak baik , meminta atau memaksa seseorang menyerahkan uang dengan memanfaatkan kekuasaannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi terkait pemerasan (pungutan liar/pungli).ini sanksi nya cukup berat ," Ujar Didi Sungkono Sanksi terkait larangan anggota POLRI atau ASN meminta uang berdasarkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diatur Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor. Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri ,anggota POLRI atau Penyelenggara Negara yang:Memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada jabatannya.Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan.Ancaman Sanksi PidanaASN yang terbukti meminta uang atau memeras dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat menurut ketentuan Pasal 12 UU Tipikor. Pidana Penjara: Minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun, atau penjara seumur hidup.Denda: Minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Perbedaan Meminta Uang (Pemerasan) vs Menerima Uang (Gratifikasi & Suap) Hukum membedakan tindakan ASN berdasarkan sifat aktif atau pasifnya:Pemerasan/Pungli (Pasal 12 huruf e): ASN atau anggota POLRI bertindak aktif meminta atau memaksa masyarakat/pihak lain memberikan uang demi keuntungan pribadi.

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., Pengamat Kepolisian mengatakan, " Tugas POLRI sangat jelas diatur dalam UU Ano 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian , Polri juga bagian dari ASN ( aparatur sipil negara ) POLRI itu alat negara , bukan mewakili satu golongan dalam bertugas , larangan bagi anggota POLRI dan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau pegawai negeri untuk meminta uang diatur secara tegas . Dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Tindakan aktif Oknum Polri yang bermental tidak baik , meminta atau memaksa seseorang menyerahkan uang dengan memanfaatkan kekuasaannya dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi terkait pemerasan (pungutan liar/pungli).ini sanksi nya cukup berat ," Ujar Didi Sungkono Sanksi terkait larangan anggota POLRI atau ASN meminta uang berdasarkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) diatur Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tipikor. Sanksi pidana akan dijatuhkan kepada Pegawai Negeri ,anggota POLRI atau Penyelenggara Negara yang:Memiliki maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menyalahgunakan kekuasaan yang melekat pada jabatannya.Memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan.Ancaman Sanksi PidanaASN yang terbukti meminta uang atau memeras dapat dijatuhi hukuman yang sangat berat menurut ketentuan Pasal 12 UU Tipikor. Pidana Penjara: Minimal 4 tahun hingga maksimal 20 tahun, atau penjara seumur hidup.Denda: Minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) hingga maksimal Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).Perbedaan Meminta Uang (Pemerasan) vs Menerima Uang (Gratifikasi & Suap) Hukum membedakan tindakan ASN berdasarkan sifat aktif atau pasifnya:Pemerasan/Pungli (Pasal 12 huruf e): ASN atau anggota POLRI bertindak aktif meminta atau memaksa masyarakat/pihak lain memberikan uang demi keuntungan pribadi.

BREAKING NEWS

Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., Lakukan Pungutan Liar Bernilai Jutaan, Tiga Oknum Polisi SATLANTAS Berdinas di SAMSAT Kabupaten Malang Dilaporkan Masyarakat ke SATPIDKOR Polda Jawa Timur

By adminJuly 29, 2026

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., mengatakan, "Segala bentuk perjudian dilarang secara nasional di Indonesia sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Memang dulu, sebelum aturan ini berlaku, perjudian sempat dilegalkan secara terbatas pada tahun 1960-an hingga awal 1970-an untuk dana pembangunan daerah. Pemerintah sempat melegalkan kasino dan Nalo (National Lottery/Undian) untuk pembangunan infrastruktur. Namun, sejak pemberlakuan UU No. 7 Tahun 1974, sangat jelas dan terang menetapkan semua bentuk perjudian sebagai tindak pidana kejahatan dan menutup izin operasional perjudian di seluruh Indonesia. Penguatan hukum modern diperkuat melalui Kitab Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) untuk memberantas judi daring/online," tegas Didi.

Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H.: Perjudian SABUNG AYAM MERESAHKAN MASYARAKAT di Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. KAPOLRES Harus BERTINDAK Secara TEGAS

By adminJuly 25, 2026

Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., menjelaskan, "Berdasarkan amanat UU No 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Kamdagri (Keamanan Dalam Negeri) adalah TUGAS POLRI, alat negara milik rakyat yang digaji oleh negara dari pajak-pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Kepala Kepolisian Sektor SEDATI harus bertindak secara keras dan tegas, proses hukum. Kalau memang ada oknum TNI yang terlibat, tinggal berkoordinasi dengan POMAL, POMAD, atau POMAU," ujar Didi Sungkono. Salah satu bidang penyelenggaraan fungsi pemerintahan negara yang peran utamanya dijalankan oleh Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. Penyelenggaraan Kamdagri mencakup kegiatan menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia. Polri adalah alat negara yang memegang mandat utama untuk mewujudkan dan memelihara Kamdagri secara profesional," ujarnya.

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., Kapolsek SEDATI, Polresta Sidoarjo Harus Bertindak Tegas dan Keras Agar Perjudian Sabung Ayam, Dadu yang Terletak di Wilayah Hukumnya Bubar, Masyarakat Tidak Resah

By adminJuly 25, 2026

Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., info untuk KAPOLRES LAMONGAN, ada Mafia BBM SOLAR Bersubsidi di Wilayah 4 Titik SPBU

By adminJuly 20, 2026

BERITA PATROLI – LAMONGAN Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyampaikan bahwa bahan bakar minyak (BBM) subsidi...
Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H.: Penetapan TERSANGKA tidak WAJIB Izin PRESIDEN karena TIDAK Diatur dalam UU No. 20 Tahun 2025 KUHAP

By adminJuly 20, 2026

BERITA PATROLI – SURABAYA Didi Sungkono, seorang akademisi dan pengamat hukum asal Surabaya, menanggapi viralnya statemen...
Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., “Laporan Polisi Terhadap Oknum PENGACARA ditengarai TIPU GELAP Masyarakat 520 Juta, Proses Hukum Dilimpahkan ke Satreskrim POLRESTABES SURABAYA”

By adminJuly 18, 2026

BERITA PATROLI – SURABAYA “Kami akan bersikap secara profesional dan proporsional. Kami tidak akan mengistimewakan siapa...
Marak SPBU Kerjasama dengan MAFIA BBM SUBSIDI Jenis SOLAR, KAPOLRES LAMONGAN HARUS Bertindak Secara TEGAS dan KERAS

By adminJuly 17, 2026

BERITA PATROLI – SURABAYA Aktivitas pengangsu BBM jenis Bio Solar subsidi di SPBU 54.622.09 Plaosan, Kecamatan...
Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., “Oknum PENGACARA dilaporkan ke POLDA JAWA TIMUR, diduga TIPU GELAP Masyarakat senilai 520 Juta.”

By adminJuly 15, 2026

BERITA PATROLI – SURABAYA Boleh jadi sekarang ini Dr. Moch. Gati, S.H., CTA., M.H., makan tidak...
Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara Bagian Dari PENEGAK HUKUM, Berbuat KEJAHATAN KORUPSI HARUS DIHUKUM PENJARA Lebih Berat, Oknum TNI Tidak Boleh Menjadi BACKING ‘Pelaku GARONG UANG NEGARA’

By adminJuly 11, 2026

BERITA PATROLI – JAKARTA Lex Dura Sed Tamen Scripta: Hukum itu keras, tetapi begitulah yang tertulis....
Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H.: “Polri di Hari Bhayangkara ke-80 Harus Kembali ke Jati Diri Aslinya, Pelindung dan Pengayom Rakyat, Berlandaskan Moralitas, TRIBRATA, Rastra Sewakottama”

By adminJune 30, 2026

BERITA PATROLI – JAKARTA Rabu, 1 Juli 2026, tepat POLRI sebagai bagian dari penjaga negeri berulang...

More Posts

Page 1 of 82612 3 4 5 Next ›Last »

To Top