Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., mengatakan, "Polri itu alat negara, Polri milik negara, milik rakyat. Tidak boleh Polri bersikap sewenang-wenang, arogan terhadap rakyat, anggota nya sendiri. Perlu diusut secara mendalam secara transparan. Era sekarang adalah era keterbukaan. Diakui atau tidak, memang banyak kelakuan oknum Polri yang tidak terpuji. Sanksi nya harus jelas dan tegas, karena merugikan institusi Polri sendiri. Jelas dalam UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ada PERPOL No. 07 Tahun 2022, ada UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Polri juga ASN. Kepala Bidang Propam Polda Jawa Timur harus usut tuntas, sampaikan ke masyarakat. Kapolres tidak boleh melindungi adik asuh, adik liting, keluarga asuh, kalau itu sudah ranah pidana. Masyarakat sudah semakin cerdas. Masyarakat hanya diam, memang aneh kadang, hukum bagaikan kapak, tajam ke bawah, tumpul ketika berhadapan dengan oknum-oknum yang punya power, link, dan jaringan. Salah satu contoh, saat berpangkat Kompol menabrak masyarakat hingga meninggal dunia masih bisa berangkat SESPIM, saat Kompol divonis penjara 2,6 tahun masih juga berangkat SESPIM, yang kelak tentunya akan menjadi sosok pemimpin Polri di masa yang akan datang. Yang malu adalah organisasi Polri sendiri, tapi akibatnya pastinya ke masyarakat," ujar Didi Sungkono, Pengamat Kepolisian asal Surabaya.

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., mengatakan, "Polri itu alat negara, Polri milik negara, milik rakyat. Tidak boleh Polri bersikap sewenang-wenang, arogan terhadap rakyat, anggota nya sendiri. Perlu diusut secara mendalam secara transparan. Era sekarang adalah era keterbukaan. Diakui atau tidak, memang banyak kelakuan oknum Polri yang tidak terpuji. Sanksi nya harus jelas dan tegas, karena merugikan institusi Polri sendiri. Jelas dalam UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, ada PERPOL No. 07 Tahun 2022, ada UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN (Aparatur Sipil Negara). Polri juga ASN. Kepala Bidang Propam Polda Jawa Timur harus usut tuntas, sampaikan ke masyarakat. Kapolres tidak boleh melindungi adik asuh, adik liting, keluarga asuh, kalau itu sudah ranah pidana. Masyarakat sudah semakin cerdas. Masyarakat hanya diam, memang aneh kadang, hukum bagaikan kapak, tajam ke bawah, tumpul ketika berhadapan dengan oknum-oknum yang punya power, link, dan jaringan. Salah satu contoh, saat berpangkat Kompol menabrak masyarakat hingga meninggal dunia masih bisa berangkat SESPIM, saat Kompol divonis penjara 2,6 tahun masih juga berangkat SESPIM, yang kelak tentunya akan menjadi sosok pemimpin Polri di masa yang akan datang. Yang malu adalah organisasi Polri sendiri, tapi akibatnya pastinya ke masyarakat," ujar Didi Sungkono, Pengamat Kepolisian asal Surabaya.

BREAKING NEWS

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H.: “Tidak Boleh Oknum POLRI ‘Arogan’ Pukul Anak Buah, Ini Perbuatan Pidana, Harus diusut Secara Transparan.”

By adminJune 9, 2026

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., mengatakan, "Hukuman mati bagi koruptor di Indonesia secara hukum sangat jelas telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penerapannya sangat selektif dan bersyarat khusus, serta hingga saat ini belum ada koruptor yang dieksekusi mati di Indonesia. Dasar hukum, hukuman mati tidak bisa dijatuhkan untuk semua tindak pidana korupsi, melainkan hanya berlaku dalam keadaan tertentu sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020. Keadaan tertentu tersebut meliputi: korupsi yang dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya (bencana alam nasional, kerusuhan sosial yang meluas, krisis ekonomi dan moneter). Pengulangan tindak pidana korupsi (residivis). Dan hakim tidak menemukan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Rakyat sangat mendukung hukuman mati karena meyakini bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang merugikan keuangan negara dan menyengsarakan rakyat banyak. Hukuman ini dinilai perlu untuk memberikan efek jera yang maksimal bagi para pejabat atau pihak yang menyalahgunakan kekuasaan dan menyengsarakan rakyat," ujar Didi Sungkono.

Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H.: Para Pelaku KORUPTOR MBG (Makan Bergizi Gratis) Layak Dihukum MATI, Minimal 20 Tahun Hotel PRODEO

By adminJune 3, 2026

Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., menambahkan, “Ada istilah hukum asas Lex Specialist. Dalam hukum tindak pidana korupsi, aturan yang berlaku bersifat khusus, diatur secara jelas dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. KPK tetap mempunyai kewenangan secara penuh untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku, ‘penggarong’ uang rakyat, yang diberi amanah sebagai pejabat negara atau perusahaan plat merah (BUMN). Ada aturan jelas dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Masyarakat harus tetap “mengawal” KPK agar tetap bisa maksimal menangkap “garong” uang rakyat, sangat layak dihukum berat.”

Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., Pengamat Hukum “Perintah UU Pidana Korupsi KPK Tetap Mempunyai Kewenangan Menangkap dan Menahan Pelaku TIPIKOR di BUMN”

By adminMay 29, 2026

Kasatlantas Polresta Probolinggo Terlibat Praktik Pungli di SAMSAT dan SATPAS, Oknum Anggota tiap Minggu Diwajibkan SETOR RATUSAN JUTA
By adminMay 19, 2026
BERITA PATROLI – PROBOLINGGO Siapa yang tidak mengenal Ajun Komisaris Polisi Marjono, S.H., sebelum menjabat sebagai...
Praktik Pungli Samsat Probolinggo Kota Menggila, KA Adpel Kendalikan ‘Buka Blokir dan ACC’ Berbayar, APH Wajib Bertindak Tegas
By adminMay 9, 2026
BERITA PATROLI – PROBOLINGGO Praktik penyalahgunaan kewenangan kembali mencoreng wajah pelayanan publik di Jawa Timur. Manipulasi...
Dr. DIDI SUNGKONO, S.H., M.H., Pengamat Kepolisian, “Polsek BUBUTAN Restabes Kota Surabaya, Tidak Boleh Unggah Wajah Korban, Pelaku, Saksi Usianya di Bawah Umur.”
By adminApril 17, 2026
BERITA PATROLI – SURABAYA Perhatian publik mengarah ke Polsek Bubutan setelah akun Instagram resminya mengunggah video...
Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., “Arus Balik Reformasi TNI, Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Umum Harus Disidangkan di PERADILAN UMUM”
By adminMarch 18, 2026
JAKARTA BERITA – PATROLI Sungguh ironis dan miris kelakuan 4 Oknum TNI (Tentara Nasional Indonesia) aktif...
Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., “Hak Jawab diatur Dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Wajib Ditayangkan Agar Berimbang”, Yayasan Rehabilitasi Rumah Merah Putih Tegaskan Sudah Sesuai SOP dan Tidak Ada Permintaan Rp30 Juta Kepada Pengguna Narkoba
By adminFebruary 22, 2026
BERITA PATROLI – KEDIRI Secara tegas, pengamat hukum asal Surabaya tersebut mengatakan kepada kuli tinta, “Hak...
Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., “Tidak Boleh itu KASAT Reskoba Polres Kabupaten Kediri PERAS MASYARAKAT Melalui Oknum PENGACARA Bermental ‘MAKELAR KASUS’ Rakyat ‘Menjerit’ Hingga Jual Sapi”
By adminFebruary 21, 2026
BERITA PATROLI – KEDIRI Sungguh miris dan ironis. Mafia hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum penegak hukum...
Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., “Praktik Judi Aduan Ayam Besar-Besaran, KAPOLRESTA SIDOARJO Harus Bertindak Tegas”
By adminFebruary 8, 2026
BERITA PATROLI – SIDOARJO Siapa tidak mengenal Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Cristian Tobing, S.H., S.IK., M.Si....

Page 1 of 82512 3 4 5 Next ›Last »

To Top