Munculnya informasi yang menyeret nama dua tenaga kesehatan berstatus PNS di lingkungan rumah sakit di Probolinggo harus menjadi perhatian serius. Direktur kedua RSUD diminta tidak mengabaikan persoalan ini dan segera memastikan kebenaran informasi melalui pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
BERITA PATROLI – PROBOLINGGO
Dugaan hubungan gelap yang melibatkan dua tenaga kesehatan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Probolinggo menjadi perhatian publik. Seorang perempuan berinisial RA yang disebut bekerja di RSUD Waluyo Jati Kraksaan dikaitkan dengan pria berinisial RY, yang disebut bekerja di RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo dan telah beristri.
Informasi yang beredar menyebutkan, hubungan tersebut diduga telah terjalin sebelum RA melangsungkan pernikahan dengan suaminya yang berprofesi sebagai pengusaha rental mobil. Bahkan, dugaan hubungan itu disebut terjadi ketika pernikahan tinggal dua hari lagi.
Tak hanya itu, keduanya juga dikabarkan pernah bertemu di salah satu hotel di wilayah Kota Probolinggo beberapa waktu lalu. Dugaan hubungan tersebut disebut masih berlangsung meskipun RA telah menjalani kehidupan rumah tangga selama kurang lebih dua tahun.
Persoalan semakin serius setelah muncul informasi mengenai dugaan penggunaan uang pemberian suami untuk kebutuhan rumah tangga bagi kepentingan lain yang diduga berkaitan dengan pria tersebut.
POTENSI PELANGGARAN DISIPLIN ASN HARUS DIPERIKSA
Jika kedua tenaga kesehatan tersebut benar berstatus PNS, aspek disiplin kepegawaian juga patut menjadi perhatian.
Pemerintah memiliki landasan hukum melalui PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini mengatur kewajiban dan larangan bagi PNS, termasuk kewajiban menjaga integritas, kehormatan, dan martabat sebagai aparatur negara.
DUA DIREKTUR RS JANGAN TUTUP MATA
Direktur RSUD Waluyo Jati Kraksaan dan Direktur RSUD dr. Mohamad Saleh Kota Probolinggo diminta tidak mengabaikan informasi tersebut.
Keduanya perlu memastikan apakah terdapat pengaduan resmi, bukti yang dapat diverifikasi, serta indikasi pelanggaran disiplin atau kode etik profesi yang melibatkan pegawainya.
Jika ditemukan bukti pelanggaran, pemeriksaan internal harus dilakukan secara transparan dan sesuai aturan. Apabila ditemukan unsur pidana, penanganannya harus diserahkan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Penegakan aturan tidak boleh tebang pilih hanya karena yang bersangkutan berstatus PNS atau bekerja di lingkungan pelayanan kesehatan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari RA, RY, maupun manajemen kedua rumah sakit.
Redaksi Berita Patroli membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan agar persoalan ini dapat terungkap berdasarkan fakta, bukan sekadar informasi yang beredar di masyarakat.
(Dodon, Ayon, Tomy)
