Kapolri Mutasi Sejumlah Jenderal Mabes Polri dan Polda, Momentum Penguatan Profesionalisme dan Akuntabilitas

Sejumlah jenderal bergeser. Kapolri melakukan rotasi jabatan strategis melalui ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 30 Juli 2026. Publik menanti kinerja dan integritas para pejabat baru.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo kembali melakukan rotasi dan mutasi sejumlah pejabat strategis di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/1584/VII/KEP./2026 tertanggal 30 Juli 2026, yang ditandatangani oleh Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM) Polri, Irjen Pol Anwar.

Pergantian sejumlah pejabat tinggi Polri tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembinaan organisasi, penyegaran jabatan, pengembangan karier, serta kebutuhan institusi dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas kepolisian.

Dalam perspektif hukum administrasi pemerintahan, setiap keputusan jabatan pada institusi negara harus berorientasi pada kepastian hukum, kepentingan umum, profesionalitas, proporsionalitas, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Salah satu pejabat yang mengalami perubahan posisi adalah Irjen Pol Tomex Kurniawan, yang sebelumnya menjabat Wairwasum Polri. Berdasarkan telegram tersebut, Tomex dimutasi sebagai Pati Itwasum Polri dalam rangka pensiun.

Sementara itu, Brigjen Pol Wawan Muliawan, yang sebelumnya menjabat Dirkamsus Baintelkam Polri, ditunjuk menduduki posisi Wakabaintelkam Polri.

Jabatan Dirkamsus Baintelkam Polri yang ditinggalkan Wawan selanjutnya dipercayakan kepada Brigjen Pol Antonius Dwi Hendro Sunarko, yang sebelumnya menjabat Karoanalis Baintelkam Polri.

Rotasi juga menyentuh struktur strategis Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Amur Chandra, yang sebelumnya menjabat Kadiv Hubinter Polri, dimutasi menjadi Pati Hubinter Polri dalam rangka pensiun.

Posisi Kadiv Hubinter kemudian dipercayakan kepada Brigjen Pol Untung Widyatmoko, yang sebelumnya menjabat Sekretaris NCB Interpol Hubinter Polri.

Penunjukan tersebut sekaligus merupakan promosi bagi Untung, yang selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat sesuai ketentuan yang berlaku.

Rotasi jabatan juga terjadi pada level kewilayahan/ Polda:

• Brigjen Pol Naek Pamen, yang sebelumnya menjabat Karo Provos Divpropam Polri, ditunjuk menjadi Wakapolda Sumatera Utara.
• Sementara posisi Wakapolda Jambi akan ditempati Brigjen Pol K. Yani Sudarto.
• K. Yani Sudarto menggantikan Brigjen Pol Benny Ali, yang selanjutnya dimutasi sebagai Agen Intelijen Kepolisian Utama Tingkat I Banintelkam Polri.

Pergantian tersebut menjadi bagian dari penataan struktur organisasi Polri yang memiliki konsekuensi langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan.

Secara khusus, Polri merupakan alat negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana mandat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Karena itu, rotasi pejabat bukan semata-mata persoalan pergantian jabatan. Setiap pejabat yang menerima amanah memiliki tanggung jawab hukum dan etik untuk memastikan kewenangan yang dimiliki digunakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, jabatan strategis di lingkungan Polri memiliki kewenangan yang besar dalam menentukan arah kebijakan, pengawasan internal, intelijen, hubungan internasional, hingga pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah.

Publik karenanya berhak mengharapkan agar setiap pejabat baru mampu menjalankan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

Mutasi juga harus dipandang sebagai instrumen pembinaan organisasi, bukan sekadar perpindahan jabatan. Ukuran keberhasilannya pada akhirnya akan terlihat dari kinerja, pelayanan publik, kualitas penegakan hukum, serta kemampuan masing-masing pejabat dalam mempertanggungjawabkan setiap penggunaan kewenangan kepada institusi dan masyarakat.

Dengan demikian, rotasi sejumlah jenderal tersebut diharapkan tidak berhenti pada seremoni pergantian jabatan, melainkan menjadi momentum untuk memperkuat reformasi internal Polri dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

(Tomy)