8 WNI Diduga Direkrut Jadi Tentara Rusia, BIN Turun Tangan Dalami Jalur Perekrutannya

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) RI M. Herindra memberikan keterangan terkait dugaan perekrutan delapan WNI untuk bergabung dengan militer Rusia. BIN memastikan informasi tersebut menjadi perhatian dan masih dalam proses pendalaman.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Dugaan perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan militer Rusia dan terlibat dalam perang melawan Ukraina kini menjadi perhatian serius Badan Intelijen Negara (BIN) Republik Indonesia.

Kepala BIN RI M. Herindra menegaskan pihaknya masih terus mendalami informasi terkait dugaan perekrutan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Herindra usai mengikuti rapat tertutup bersama Komisi I DPR RI.

“Entar kita dalami lebih lanjut ya,” ujar Herindra.

Mantan Wakil Menteri Pertahanan tersebut memastikan BIN memberikan atensi khusus terhadap persoalan itu, termasuk informasi mengenai dugaan Indonesia menjadi salah satu sasaran perekrutan warga asing oleh Rusia.

“Pastilah,” kata Herindra singkat.

Namun, Kepala BIN belum menjelaskan secara rinci perkembangan pendalaman informasi tersebut. Herindra juga belum memberikan jawaban terkait kemungkinan adanya WNI lain yang menjadi target perekrutan maupun dugaan daerah tertentu yang dijadikan lokasi atau jalur perekrutan.

“Terima kasih. Saya buru-buru sebenarnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Intelijen Luar Negeri Ukraina atau SZRU mengungkap adanya dugaan delapan WNI direkrut untuk bergabung dengan militer Rusia dan berperang melawan Ukraina.

Menurut informasi yang diungkap otoritas intelijen Ukraina, perekrutan warga asing diduga dilakukan dengan berbagai iming-iming, mulai dari tawaran gaji tinggi, tunjangan sosial, percepatan proses memperoleh kewarganegaraan Rusia, hingga pekerjaan yang disebut tidak berkaitan langsung dengan aktivitas tempur.

Dugaan modus perekrutan tersebut juga mendapat perhatian DPR RI. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, otoritas intelijen Indonesia telah memperoleh informasi mengenai dugaan perekrutan itu melalui negara pihak ketiga.

Modus yang digunakan, kata Dasco, diduga dengan menawarkan pekerjaan kepada WNI sebagai satuan pengamanan atau satpam serta tenaga administrasi dengan iming-iming gaji besar.

“Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga,” ujar Dasco.

Informasi tersebut semakin menimbulkan pertanyaan serius mengenai pola perekrutan, pihak-pihak yang terlibat, jalur keberangkatan, serta kemungkinan adanya jaringan yang menawarkan pekerjaan kepada WNI sebelum akhirnya mereka diduga direkrut untuk kepentingan militer asing.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia masih melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai delapan WNI yang disebut terlibat dalam perekrutan tersebut.

Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan bahwa sejumlah aspek penting masih harus dipastikan, termasuk identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing individu.

“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” kata Yvonne.

Kini, perhatian tertuju pada hasil pendalaman BIN dan proses verifikasi Kemenlu RI. Pengungkapan secara menyeluruh dinilai penting untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekaligus menelusuri dugaan modus perekrutan WNI melalui tawaran pekerjaan bergaji tinggi yang diduga menjadi pintu masuk keterlibatan warga Indonesia dalam konflik bersenjata di luar negeri.

Pendalaman terhadap kasus ini diharapkan mampu mengungkap secara terang siapa pihak yang merekrut, bagaimana modus yang digunakan, serta apakah terdapat jaringan yang secara aktif menyasar WNI untuk direkrut dalam kepentingan militer negara asing.

(Tomy)