KPK Telusuri Transaksi Aset Eks Pejabat Pajak Rp20,7 Miliar, Mantan Seskab DA Diperiksa

Tak berhenti pada pemeriksaan tersangka, KPK mulai menelusuri transaksi aset yang diduga berkaitan dengan perkara gratifikasi eks pejabat pajak. Mantan Sekretaris Kabinet berinisial DA turut diperiksa sebagai saksi.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (MH).

Kali ini, penyidik KPK mendalami transaksi jual beli aset milik MH dengan memeriksa mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) berinisial DA sebagai saksi, Rabu (11/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan tersebut difokuskan pada transaksi aset yang melibatkan tersangka MH.

“Salah satu saksi yang diperiksa, yaitu DA, didalami berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka MH,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Tak hanya itu, KPK juga memeriksa dua pihak swasta berinisial HS dan WA. Keduanya dimintai keterangan terkait dugaan pemberian uang kepada MH.

Menurut Budi, penyidik mendalami pengetahuan kedua saksi mengenai dugaan aliran uang yang diberikan kepada tersangka.

Kasus ini bermula ketika KPK menetapkan MH sebagai tersangka dugaan gratifikasi pada 25 Februari 2025. Setelah melalui proses penyidikan, MH kemudian ditahan pada 19 Agustus 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menduga MH menerima gratifikasi dengan total mencapai Rp20,7 miliar dari sejumlah perusahaan wajib pajak.

Rinciannya, sekitar Rp700 juta diduga diterima untuk sponsor acara peragaan busana anaknya. Selain itu, MH diduga menerima sekitar Rp10 miliar sepanjang 2013–2018 dalam bentuk mata uang asing.

Penerimaan lainnya diperkirakan mencapai Rp10 miliar selama periode 2014–2022, juga dalam bentuk mata uang asing melalui perantara berinisial BSA.

Pendalaman transaksi aset dan pemeriksaan sejumlah saksi menjadi bagian penting dalam upaya KPK mengurai aliran dana serta menelusuri pihak-pihak yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

KPK diharapkan dapat menelusuri seluruh aset dan aliran uang yang berkaitan dengan perkara ini, sekaligus mengungkap secara terang asal-usul kekayaan yang diduga berasal dari penerimaan gratifikasi. Setiap transaksi, perantara, dan pihak yang mengetahui atau terlibat harus didalami sesuai bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

(Tomy)