Pemprov Jatim dan DPRD Blitar Tolak Usulan Hibah Puluhan Milyar Yayasan Gus Iqdam

Hibah Rp25 miliar yang diajukan Yayasan Sabilu Taubah pimpinan Gus Iqdam dipastikan tidak dipenuhi Pemprov Jatim untuk tahun anggaran 2027. Sementara usulan Rp2,3 miliar melalui Pemkab Blitar juga tidak dilanjutkan.

BERITA PATROLI – BLITAR

Pengajuan dana hibah bernilai miliaran rupiah oleh Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam ditolak Pemprov Jatim.

Yayasan tersebut disebut mengajukan dana hibah sebesar Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana itu direncanakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, membenarkan adanya proposal pengajuan hibah tersebut. Namun, Pemprov Jatim memastikan permohonan itu tidak akan dipenuhi dalam APBD tahun anggaran 2027.

Adhy menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Pemerintah harus selektif dalam menentukan penerima hibah dan mengutamakan program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang,” ujar Adhy, Senin (9/11/2026).

Ia bahkan menegaskan, usulan hibah untuk Sabilu Taubah tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov Jatim pada 2027.

“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, mengungkapkan bahwa Yayasan Sabilu Taubah juga mengajukan hibah melalui Pemkab Blitar sebesar Rp4,7 miliar untuk APBD 2027.

Namun, usulan tersebut juga ditolak DPRD Blitar setelah sebelumnya dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menjadi sekitar Rp2,3 miliar.

Penolakan dan tidak berlanjutnya usulan hibah tersebut menjadi pengingat bahwa penggunaan APBD harus mengutamakan kepentingan masyarakat luas. Setiap permohonan bantuan wajib melalui pertimbangan kebutuhan, kelayakan, kemampuan keuangan daerah, serta asas keadilan.

Pemerintah daerah dan DPRD diharapkan tetap konsisten mengawal anggaran publik agar tidak hanya terpusat pada lembaga tertentu, sementara lembaga pendidikan, pesantren, dan kelompok masyarakat lainnya juga membutuhkan perhatian.

(Tomy, Aris, Nyoto, Hari)