Pemerintah Tolak Bentuk TGPF Kasus Penembakan Pidie, Yusril Percayakan Penyelidikan kepada Komnas HAM

Pemerintah belum melihat urgensi pembentukan TGPF untuk mengusut bentrokan berdarah di Pidie, Aceh. Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyerahkan proses penyelidikan kepada Komnas HAM. Satu orang tewas dan 13 lainnya terluka dalam insiden tersebut.

BERITA PATROLI – ACEH

Pemerintah belum berencana membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mengusut insiden bentrokan dan penembakan di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, yang menewaskan satu orang dan menyebabkan 13 lainnya terluka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah menyerahkan sepenuhnya proses penyelidikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Yusril beralasan, Komnas HAM memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk melakukan penyelidikan secara independen. Karena itu, pemerintah menilai pembentukan TGPF belum diperlukan.

“Pemerintah mempersilakan Komnas untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan tugas Komnas yang diberikan oleh undang-undang,” kata Yusril kepada wartawan di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Jumat (6/11).

Ia bahkan menegaskan pemerintah tidak melihat urgensi pembentukan tim gabungan khusus untuk menangani kasus tersebut. Sikap serupa, menurut Yusril, juga pernah diambil pemerintah ketika terjadi demonstrasi yang berujung kerusuhan pada Agustus lalu.

“Pemerintah menganggap belum perlu membentuk satu TGPF, Tim Gabungan Pencari Fakta, itu enggak perlu ya,” tegasnya.

Yusril meminta masyarakat dan seluruh pihak terkait tetap menahan diri serta tidak terpancing emosi. Ia berharap proses penyelidikan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bentrokan Berujung Korban Jiwa

Sebagaimana diketahui, insiden bentrokan terjadi di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, saat masyarakat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.

Peristiwa bermula ketika prajurit TNI berupaya menurunkan bendera bulan bintang yang terpasang di sekitar musala. Namun, tindakan tersebut mendapat perlawanan dari warga hingga situasi memanas dan berujung bentrokan.

Akibat kejadian itu, satu orang dilaporkan meninggal dunia dan 13 orang lainnya mengalami luka-luka.

Jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tersebut menuntut adanya pengungkapan fakta secara menyeluruh. Kronologi bentrokan, tindakan aparat di lapangan, hingga penyebab jatuhnya korban harus menjadi bagian dari penyelidikan.

Kini, perhatian publik tertuju pada Komnas HAM. Independensi, transparansi, dan ketuntasan penyelidikan menjadi hal penting agar seluruh fakta terungkap, hak-hak korban terlindungi, serta tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran hukum.

(TOMY)