Hibah Rp25 Miliar Yayasan Gus Iqdam Ditolak Pemprov Jatim, DPRD Blitar Pangkas Usulan Jadi Rp2,3 Miliar

Pengajuan hibah Rp25 miliar Yayasan Sabilu Taubah pimpinan Gus Iqdam dipastikan ditolak Pemprov Jatim untuk APBD 2027. Sementara usulan Rp4,7 miliar melalui Pemkab Blitar dipangkas DPRD menjadi sekitar Rp2,3 miliar.

BERITA PATROLI – BLITAR

Pengajuan dana hibah bernilai miliaran rupiah oleh Yayasan Majelis Ta’lim Sabilu Taubah pimpinan Muhammad Iqdam Kholid atau Gus Iqdam ditolak Pemprov Jatim.

Yayasan tersebut disebut mengajukan dana hibah sebesar Rp25 miliar kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dana itu direncanakan untuk pembangunan kawasan wisata religi dan edukasi manasik haji terpadu di Desa Karanggayam, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, membenarkan adanya proposal pengajuan hibah tersebut. Namun, Pemprov Jatim memastikan permohonan itu tidak akan dipenuhi dalam APBD tahun anggaran 2027.

Adhy menjelaskan, keputusan tersebut diambil karena kondisi keuangan daerah yang semakin terbatas. Pemerintah harus selektif dalam menentukan penerima hibah dan mengutamakan program yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

“Pemprov sejak awal memutuskan untuk selektif dan strategis, yang berdampak untuk masyarakat, menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang semakin berkurang,” ujar Adhy, Senin (9/11/2026).

Ia bahkan menegaskan, usulan hibah untuk Sabilu Taubah tidak mendapatkan alokasi anggaran dari Pemprov Jatim pada 2027.

“Untuk ST (Sabilu Taubah) di tahun 2027, tidak dipenuhi,” tegasnya.

Di sisi lain, Wakil Bupati Blitar, Beky Herdihansah, mengungkapkan bahwa Yayasan Sabilu Taubah juga mengajukan hibah melalui Pemkab Blitar sebesar Rp4,7 miliar untuk APBD 2027.

Namun, usulan tersebut dipangkas oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Blitar menjadi sekitar Rp2,3 miliar.

Pemangkasan dilakukan dengan mempertimbangkan asas keadilan agar pondok pesantren lainnya juga mendapatkan kesempatan memperoleh bantuan hibah dari pemerintah daerah.

“Jadi ke Pemda mengajukan Rp4,7 miliar. Cuma kemarin di rapat Banggar dipotong jadi Rp2,3 miliar. Kalau tidak salah seperti itu,” kata Beky.

Pengajuan hibah dengan nilai miliaran rupiah ini menjadi perhatian terkait transparansi dan pemerataan penggunaan anggaran daerah.

Sebab, dana hibah bersumber dari uang rakyat sehingga setiap pengalokasiannya harus melalui proses seleksi, verifikasi, dan pertimbangan manfaat yang jelas.

Pemerintah daerah dan DPRD dituntut memastikan tidak ada perlakuan istimewa terhadap lembaga tertentu. Seluruh pondok pesantren dan lembaga keagamaan harus memperoleh kesempatan yang adil sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah.

(Tomy, Aris, Nyoto, Hari)