Pertambangan Secara Ilegal Sejak 2015, KOMISI III DPR Desak KEJAGUNG Bongkar Beking Tambang Ilegal Arif Kurniawan

Rudianto, Anggota Komisi III DPR RI, mendesak Kejaksaan Agung mengusut tuntas dugaan tambang ilegal milik Arif Kurniawan di Sulawesi Tenggara, termasuk membongkar pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung aktivitas tersebut.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Komisi III DPR RI mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan praktik pertambangan ilegal milik bos nikel Arif Kurniawan (AK) di Sulawesi Tenggara selama periode 2013–2025. Tidak hanya pemilik dan perusahaan yang harus dimintai pertanggungjawaban, pihak-pihak yang diduga menjadi beking atau pelindung aktivitas tambang ilegal tersebut juga harus diungkap.

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh berhenti pada penindakan aktivitas pertambangan yang melanggar aturan. Aparat penegak hukum harus menelusuri siapa saja yang diduga memberikan perlindungan sehingga kegiatan ilegal tersebut bisa berlangsung selama bertahun-tahun.

“Kami selama ini senantiasa mendorong aparat bertindak tegas terhadap aktivitas tambang ilegal, termasuk mengungkap pihak-pihak yang memungkinkan praktik tersebut berjalan,” kata Rudianto, Senin (9/11).

Menurutnya, praktik pertambangan ilegal bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak terhadap masyarakat dan kerusakan lingkungan. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk apabila ditemukan keterlibatan oknum penyelenggara negara.

Sementara itu, Kejagung mengaku masih mendalami dugaan keterkaitan Arif Kurniawan dengan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kuntadi, seusai menghadiri rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Senin (9/11).

“Kita masih mendalami (hubungannya),” ujar Kuntadi kepada wartawan.

Dalam pengusutan perkara ini, Kejagung telah mengungkap enam perusahaan yang dikendalikan Arif Kurniawan melalui Holding PT DDA bersama seorang berinisial LEI.

Keenam perusahaan tersebut yakni PT BSJ dengan luas IUP 1.030 hektare, PT KAA seluas 1.036 hektare, PT ANI seluas 106 hektare, PT AMI seluas 1.000 hektare, PT AMID seluas 1.026 hektare, serta PT HJ.

Penyidik juga menemukan fakta hukum bahwa PT BSJ dan PT KAA diduga tetap melakukan kegiatan pertambangan secara ilegal sejak 2015, meskipun Izin Usaha Pertambangan (IUP) kedua perusahaan tersebut telah berakhir pada tahun yang sama.

Kegiatan pertambangan disebut tetap berjalan melalui skema suspend. Padahal, setelah izin berakhir, wilayah izin pertambangan tersebut seharusnya dikembalikan kepada negara.

Kini, desakan Komisi III DPR menjadi perhatian serius dalam pengusutan perkara tersebut. Kejagung dituntut tidak hanya membongkar praktik tambang ilegal, tetapi juga menelusuri aliran keuntungan, pihak yang memberikan perlindungan, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan.

(Tomy)