Perkaya diri, Oknum Ka Adpel SAMSAT Gresik Legalkan Pungutan Liar

Berita PATROLI Gresik – Pungutan Liar atau disingkat Pungli, biasanya dilakukan oleh oknum oknum yang punya kewenangan tertentu dalam memberikan sebuah keputusan dan kebijaksanaan, tentunya hal tersebut sudah secara jelas dan terang dilarang oleh hukum, yang mana diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang Pidana Korupsi, namun seakan hal tersebut tidak berlaku bagi oknum pejabat Ka Adpel yang berdinas diSAMSAT Gresik ini.

Kantor SAMSAT Gresik, setiap hari Ribuan Ranmor yang melakukan pembayaran Pajak Tahunan, tapi yang datang ke SAMSAT hanya sekitar 30% nya, rata2 melalui Calo, dan tanpa melalui prosedur yang benar secara Undang Undang, malah banyak beredar pembayaran PKB yang STNK nya tidak disahkan oleh petugas dari Kepolisian, tentunya ini bisa diduga ada pat gulipat yang telah diketahui oleh oknum pejabat SAMSAT atau Ka Adpelnya.

Berdasarkan pengamatan wartawan berita PATROLI, modus operandi sang Ka Adpel dalam meraup pundi pundi rupiah secara tidak halal sangatlah rapi, mulai dari para Biro Jasa dikondisikan dan dikoordinir oleh salah seorang petugas SAMSAT yang bernama HAMBALI, pungutan liar tersebut jalan terus.

Pembayaran pajak tahunan Ranmor atau kendaraan bermotor sudah jelas diatur Dalam UU No 22 tahun 2009 Tentang LLAJ, mekanisme nya juga sudah jelas, juklak, juknis juga ada, syarat dari pembayaran PKB pengesahan tahunan juga sangat jelas,

1. KTP Asli atas nama pemilik kendaraan,

2. STNK asli atas nama pemilik, namun diSAMSAT Gresik, apapun bisa dilakukan, tanpa adanya KTP Asli, atau STNK Asli, bayar PKB tahunan bisa dilakukan, cukup via WA( watshap) ke oknum petugas SAMSAT yang sudah diatur oleh Ka Adpel, tentunya dengan kompensasi yang beragam, untuk R2 senilai 50rb, ( untuk ACC) istilah pungli nya, untuk R4 100rb, utk R4 jenis truk bisa 150rb, apalagi kalau untuk buka blokir, bisa sampe 1 jt kalau atas nama PT atau perusahaan,” Urai HH Biro Jasa yang mangkal diseputaran SAMSAT Gresik, Berdasarkan pengamatan wartawan berita PATROLI selama beberapa pekan, dalam setiap hari para wajib pajak hampir 1000 orang yang melakukan pembayaran PKB, dan yang datang hanya sekitar 200 sampai 300 orang, yang lain melalui Biro Jasa, patut diduga pungutan liar yang dilakukan oleh Ka Adpel sudah berlangsung lama, karena hal tersebut bukan merupakan hal yang tabu lagi, dengan terang2an dilakukan,

” Rata2 para Biro Jasa sudah di koordinir bang, kita hanya ambil ongkos jasanya tidak besar, semua kita berikan kepada orang dalam,” Tambahnya

Pungutan liar secara terselubung yang terjadi di Samsat Gresik perlu disikapi oleh penegak hukum, karena ini sudah merusak tatanan yang mana, sebagai ASN, aparatur sipil negara yang digaji oleh negara, tidak melakukan hal yang tidak terpuji, ada beberapa hal yang perlu dicermati dan ditindak secara hukum, terutama untuk pembayaran PKB tahunan, bisa jadi itu kendaraan bukan atas nama pemilik asli, atau patut diduga barang hasil kejahatan, pihak Asintel kejaksaan harus turun tangan, laporkan ana secara tertulis,” Urai Didi Sungkono saat diminta tanggapannya terkait pungutan liar yang diduga dilakukan oleh Ka Adpel SAMSAT Gresik . Program pemerintah sikat abis pemberantasan Pungutan liar, disetiap kantor pelayanan umum teryata diabaikan, dan belum sepenuhnya dilaksanakan. Terbukti kantor pelayanan dan admintrasi satu atap Samsat Gresik, secara terselubung masih banyak praktek nakal pungli .Diduga kuat kegiatan ini sudah satu komando atas perintah oknum Ka Adpel, kantor samsat adalah filter, dengan hasil dalam sehari bisa mencapai puluhan juta rupiah.

Praktek pungli biasanya di lakukan oleh Ka Adpel melalui BJ ( Biro Jasa ) dan pegawai SAMSAT yabg honorer, Biro jasa tersebut biasanya berkeliling ke Dealer kendaraan bekas, R2 atau R4 dan perusahaan perusahaan , pabrik pabrik yang memiliki mobil puluhan atau ratusan, bahkan tidak jarang pungli biasa di ditawarkan bagi warga yang sedang melalukan perpanjangan pajak tahunan.Untuk pengurusan pajak tahunan tanpa ada KTP atas nama STNK, para biro jasa atau calo yang sudab terkoneksi dengan orang dalam SAMSAT, biasanya meminta tambahan 50 ribu dengan proses pajak langsung jadi. Saya biasanya nitip bayar pajak tahunan lewat Biro Jasa samping samsat, tanpa KTP biasanya nambah 50 ribu rupiah proses 20 menit langsung jadi, untuk R2, ” terang Urai Hadi warga Desa Suci Kabupaten Gresik,
Ketika wartawan berita PATROLI konfirmasi kepada Ka Adpel SAMSAT Gresik, ditemui petugas SAMSAT yang bernama HAMBALI, mas nya darimana, Bu Yuyun ( Ka Adpel ) tidak ada ditempat, sedang rapat, semua sudah terdaftar mas, malah tiap bulan kesini wartawan berita PATROLI, namanya pak Andrijanto, jadi tidak usahlah mencari cari berita disini,” Ujar HAMBALI, sudah jelas dan terang Dalam undang-undang nomer 40 tahun 1999 tentang pers,bahwa wartawan bertugas sebagai kontrol sosial masyarakat serta penyambung lidah dari pemerintah untuk mensosialisasikan setiap program pemerintah. ( wawan/arinta/arya)