Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

Berita Nasional

Ruang Fiskal Menyempit, Sekretaris F-PKB Fuad Ashari Beri Catatan Kritis APBD Tulungagung 2027

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama Ketua DPRD Marsono dan para Wakil Ketua DPRD dalam agenda pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027.

Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin bersama Ketua DPRD Marsono dan para Wakil Ketua DPRD dalam agenda pengesahan APBD Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027.

BERITA PATROLI – TULUNGAGUNG

Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPRD Kabupaten Tulungagung, Fuad Ashari, memberikan sejumlah catatan penting terhadap postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2027.

Salah satu perhatian utama Fuad adalah semakin terbatasnya ruang fiskal daerah akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp171,06 miliar. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik tidak terdampak.

Catatan tersebut disampaikan Fuad pada Kamis (19/11/2026), setelah DPRD Kabupaten Tulungagung bersama pihak eksekutif menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna, Rabu (18/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Graha Wicaksana lantai II DPRD Kabupaten Tulungagung itu dipimpin Ketua DPRD Marsono, S.Sos., dan dihadiri Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin beserta jajaran pemerintah daerah.

Berdasarkan postur APBD 2027 yang disampaikan, pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp2.932.161.039.149,02, sedangkan belanja daerah mencapai Rp3.219.027.489.972,86. Dengan demikian, terdapat defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84.

Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan dengan jumlah yang sama, yakni Rp286.866.450.823,84. Sementara pengeluaran pembiayaan tercatat nihil sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) tahun berkenaan ditetapkan Rp0,00.

Fuad menegaskan, terdapat beberapa persoalan mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan APBD 2027.

“Ruang fiskal menyempit dengan Transfer ke Daerah (TKD) turun Rp171,06 miliar,” ujarnya.

Selain itu, Fuad menyoroti alokasi belanja infrastruktur publik yang baru mencapai 35,78 persen. Menurutnya, angka tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Tak hanya itu, komposisi belanja daerah juga masih didominasi belanja operasional yang mencapai 75,50 persen.

“Postur APBD masih didominasi belanja operasional sebesar 75,50 persen,” tegasnya.

Atas kondisi tersebut, Fraksi PKB meminta agar pemerintah daerah menjalankan APBD 2027 dengan disiplin, cermat, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Karena itu, Fraksi PKB meminta pelaksanaan APBD tahun 2027 dilakukan dengan penuh disiplin agar benar-benar sampai ke masyarakat,” pungkas Fuad.

Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya jajaran legislatif, yang telah memproses, membahas, dan menyempurnakan Ranperda APBD hingga mencapai kesepakatan bersama.

Ia menyampaikan bahwa esensi APBD 2027 diarahkan untuk mengimplementasikan visi Tulungagung Berkarakter, melalui pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, pengembangan potensi ekonomi lokal bernilai tambah, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Seluruh agenda pembangunan tersebut diharapkan tetap berlandaskan semangat Gumregah Nyawiji lan Ngabekti Tumuju Tulungagung Lohjinawi.

Dengan keterbatasan ruang fiskal dan besarnya porsi belanja operasional, pelaksanaan APBD 2027 menjadi perhatian penting. Pemerintah daerah dituntut memastikan setiap alokasi anggaran berjalan sesuai prioritas, terutama untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

(Aris, Hadi, Tomy)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Nasional

To Top