Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

Berita Nasional

DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Tujuh Jenis Tindak Pidana Bisa Dikejar Tanpa Putusan Pidana

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Tujuh kelompok tindak pidana kini masuk dalam cakupan aturan perampasan aset, termasuk korupsi, narkotika, terorisme hingga perdagangan orang.

DPR RI resmi mengesahkan UU Perampasan Aset. Tujuh kelompok tindak pidana kini masuk dalam cakupan aturan perampasan aset, termasuk korupsi, narkotika, terorisme hingga perdagangan orang.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Sidang II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam upaya negara memperkuat pemberantasan tindak pidana melalui mekanisme perampasan aset hasil kejahatan.

Dalam aturan tersebut, perampasan aset dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maupun tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Pasal 3 mengatur dua kondisi tersebut. Sementara Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa perampasan aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana dapat diterapkan terhadap tindak pidana korupsi.

Selain korupsi, terdapat enam jenis tindak pidana lainnya yang menjadi sasaran perampasan aset.

Keenam tindak pidana tersebut meliputi narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan demikian, terdapat tujuh kelompok tindak pidana yang masuk dalam cakupan pengaturan perampasan aset tersebut, termasuk tindak pidana korupsi.

Rapat paripurna pengesahan dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Sebanyak 361 dari total 573 anggota DPR tercatat hadir atau memberikan tanda tangan kehadiran. Seluruh fraksi menyatakan persetujuan terhadap pengesahan RUU tersebut.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan.

Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan persetujuan seluruh peserta rapat paripurna.

Pengesahan UU Perampasan Aset ini diharapkan memperkuat langkah negara dalam menelusuri dan mengambil kembali aset yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga kejahatan tidak lagi memberikan keuntungan ekonomi bagi para pelakunya.

(Tomy)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Nasional

To Top