Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

Berita Nasional

Propam Polri Pecat Kombes Handik Zusen, Terbukti Langgar Kode Etik dan Terlibat Kekerasan terhadap Anggota

Karier Kombes Pol Handik Zusen berakhir setelah Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia dinyatakan terbukti melakukan dua pelanggaran berat terkait pembiaran dan keterlibatan dalam tindakan kekerasan terhadap sesama anggota Polri.

Karier Kombes Pol Handik Zusen berakhir setelah Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ia dinyatakan terbukti melakukan dua pelanggaran berat terkait pembiaran dan keterlibatan dalam tindakan kekerasan terhadap sesama anggota Polri.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Divisi Propam Polri menjatuhkan sanksi tegas berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kombes Pol Handik Zusen. Perwira menengah Polri tersebut harus mengakhiri kariernya setelah dinyatakan terbukti melakukan dua pelanggaran berat terkait kekerasan terhadap sesama anggota kepolisian.

Putusan pemecatan itu dijatuhkan melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri di Gedung Divisi Propam Polri, Senin (16/11/2026). Tidak tanggung-tanggung, dua pelanggaran menjadi dasar dijatuhkannya sanksi terberat dalam institusi Polri tersebut.

Berdasarkan keterangan tertulis Propam Polri, Rabu (18/11/2026), Handik terbukti melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau.

Persoalan semakin serius ketika Handik juga dinyatakan turut serta melakukan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan saat pelaksanaan Operasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di Seaport Bakauheni, Lampung Selatan.

“Dalam persidangan, terduga pelanggar dipersangkakan melakukan pembiaran terhadap tindakan kekerasan dalam pelaksanaan tugas di wilayah hukum Polda Riau,” demikian keterangan Divisi Propam Polri.

Propam juga menegaskan keterlibatan Handik dalam tindakan kekerasan terhadap lima personel Polres Tangerang Selatan.

Sebelum putusan dijatuhkan, Handik telah menjalani penempatan khusus (patsus) selama 29 hari. Dalam sidang etik tersebut, ia juga dijatuhi sanksi etika berupa perbuatan tercela, disertai sanksi administratif PTDH sebagai anggota Polri.

Pemecatan ini menjadi pukulan serius bagi karier Handik. Sebab, sebelumnya ia pernah menduduki jabatan strategis sebagai Kasubdit IV Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Setelah dimutasi, ia menjabat sebagai Analis Kebijakan (Anjak) Madya Bidang Sabhara Baharkam Polri.

Ironisnya, saat menjabat Kasubdit IV, Handik merupakan anak buah Eko Hadi Santoso yang kala itu menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.

Nama Eko Hadi Santoso sendiri juga terseret persoalan serius di internal kepolisian. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dijatuhi sanksi PTDH sebagai anggota Polri.

Dua nama yang pernah berada dalam satu garis komando di Bareskrim Polri kini sama-sama berujung pada sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.

Kasus ini menjadi peringatan keras bahwa jabatan, pangkat, dan posisi strategis bukan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban. Penegakan disiplin dan kode etik harus berlaku tanpa pandang bulu. Jika anggota Polri sendiri melakukan pelanggaran, institusi tidak boleh ragu mengambil tindakan tegas.

(TOMY)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in Berita Nasional

To Top