Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

Tiga Tahun Menunggu Keadilan, TERDAKWA PENGANIAYAAN HANYA DITUNTUT 1 BULAN di PN Kraksaan, Winarti Desak KOMISI KEJAKSAAN Periksa JPU

Gedung Kejaksaan Negeri Probolinggo. Kekecewaan korban Winarti terhadap tuntutan satu bulan penjara menjadi catatan serius dalam penegakan hukum. Korban meminta agar perkara tersebut tidak sekadar diselesaikan melalui proses persidangan, tetapi juga dievaluasi secara objektif demi menjamin hak dan rasa keadilan bagi korban. Komisi Kejaksaan RI diminta turun tangan untuk memeriksa apabila terdapat indikasi pelanggaran kode perilaku maupun ketidakprofesionalan jaksa.

Gedung Kejaksaan Negeri Probolinggo. Kekecewaan korban Winarti terhadap tuntutan satu bulan penjara menjadi catatan serius dalam penegakan hukum. Korban meminta agar perkara tersebut tidak sekadar diselesaikan melalui proses persidangan, tetapi juga dievaluasi secara objektif demi menjamin hak dan rasa keadilan bagi korban. Komisi Kejaksaan RI diminta turun tangan untuk memeriksa apabila terdapat indikasi pelanggaran kode perilaku maupun ketidakprofesionalan jaksa.

BERITA PATROLI – PROBOLINGGO

Tuntutan satu bulan penjara terhadap terdakwa kasus penganiayaan, Mudmainah Binti Sarip, memantik kemarahan Winarti, korban dalam perkara tersebut. Setelah menunggu proses hukum selama kurang lebih tiga tahun, Winarti justru dibuat kecewa dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dinilainya jauh dari rasa keadilan.

Kekecewaan itu memuncak seusai persidangan di Pengadilan Negeri Kraksaan, Selasa (10/11/2026). Winarti bahkan sempat mengejar JPU Kusuma Hadi Hartawan, S.H., untuk meluapkan protes atas tuntutan yang hanya satu bulan penjara terhadap terdakwa.

“Saya sangat kecewa. Setelah tiga tahun menunggu proses hukum, ternyata tuntutannya hanya satu bulan penjara. Apakah penderitaan korban tidak menjadi pertimbangan?” ungkap Winarti.

Winarti merupakan warga Jalan Slamet Riyadi, RT/RW 05/05, Kelurahan Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo. Sementara terdakwa Mudmainah Binti Sarip merupakan warga Dusun Timbangan, RT/RW 15/04, Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan SP2HP dari penyidik Polres Probolinggo, perkara tersebut ditangani menggunakan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Peristiwa itu terjadi pada Minggu, 5 November 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di Dusun Timbangan, Desa Kropak, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo.

Pasal 351 ayat (1) KUHP lama mengatur ancaman pidana penganiayaan berupa penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda. Ketentuan tersebut menjadi dasar pasal yang disebut dalam penanganan perkara berdasarkan waktu terjadinya peristiwa.

Luka akibat penganiayaan dan panjangnya proses hukum masih menyisakan kekecewaan bagi Winarti. Ia berharap majelis hakim benar-benar mempertimbangkan fakta persidangan dan penderitaan yang dialaminya.

Luka akibat penganiayaan dan panjangnya proses hukum masih menyisakan kekecewaan bagi Winarti. Ia berharap majelis hakim benar-benar mempertimbangkan fakta persidangan dan penderitaan yang dialaminya.

Korban menyebut, bukti visum dan keterangan saksi telah tersedia dalam perkara tersebut. Namun, setelah melalui proses hukum yang panjang, tuntutan satu bulan penjara justru menimbulkan pertanyaan besar bagi pihak korban.

Winarti juga mengaku masih merasakan dampak psikis akibat peristiwa penganiayaan yang dialaminya. Ia menyayangkan tidak adanya perdamaian dari pihak terdakwa selama proses perkara berlangsung.

TUNTUTAN JPU DIPERTANYAKAN, PENGAWASAN KEJAKSAAN DIMINTA TURUN TANGAN

Tuntutan satu bulan penjara tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pertimbangan hukum yang digunakan JPU. Apakah seluruh fakta persidangan, hasil visum, keterangan saksi, serta dampak yang dialami korban telah dipertimbangkan secara menyeluruh?

Korban juga mempertanyakan objektivitas dan profesionalitas JPU dalam menyusun tuntutan. Apabila terdapat indikasi ketidaknetralan atau pelanggaran kode perilaku dalam penanganan perkara, hal tersebut perlu diperiksa oleh lembaga pengawas Kejaksaan.

Sebab, jaksa memiliki tanggung jawab profesional untuk menjalankan tugas penuntutan berdasarkan hukum dan fakta persidangan, bukan mengabaikan kepentingan serta hak korban.

Winarti berharap majelis hakim tidak hanya melihat perkara dari tuntutan JPU, tetapi mempertimbangkan seluruh fakta dan alat bukti yang terungkap selama persidangan sebelum menjatuhkan putusan.

Ia juga meminta pimpinan Kejaksaan melakukan evaluasi apabila ditemukan ketidakprofesionalan dalam proses penuntutan.

“Jangan sampai korban yang sudah menunggu bertahun-tahun justru merasa ditinggalkan oleh proses hukum. Kami meminta keadilan, bukan sekadar perkara dinyatakan selesai,” tegasnya.

Kini, pertanyaan publik tertuju pada dasar pertimbangan JPU dalam mengajukan tuntutan satu bulan penjara. Transparansi dan pemeriksaan yang objektif diperlukan agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.

(Dodon, Ayon, Tomy)

To Top