Berita Nasional
Bareskrim Libatkan Kompolnas dalam Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Presiden Prabowo, Fakta dan Alat Bukti Kembali Diuji

Brigjen Susatyo Purnomo Condro menegaskan Bareskrim Polri tidak ingin gegabah dalam menangani kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Gelar perkara dilakukan dengan melibatkan unsur pengawas internal dan eksternal, termasuk Kompolnas, guna menguji fakta serta alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik.
BERITA PATROLI – JAKARTA
Bareskrim Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam gelar perkara kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden Prabowo Subianto, Kamis (19/11/2026).
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan proses penyidikan berjalan sesuai prosedur hukum dan didukung alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, mengatakan gelar perkara melibatkan sejumlah unsur pengawas internal Polri, mulai dari Biro Pengawasan Penyidikan (Wassidik), Divisi Propam hingga Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum).
Selain itu, penyidik juga mengundang Kompolnas dan sejumlah ahli sebagai pihak eksternal untuk turut mengawasi proses penanganan perkara.
“Kami gelar secara internal Polri sesuai prosedural yaitu penyidik Tipidum, Biro Wassidik, Div Propam, Itwasum dan Kompolnas juga bersama ahli,” ujar Susatyo kepada wartawan, Kamis.
Menurutnya, gelar perkara tersebut bertujuan memastikan seluruh tahapan penyidikan berjalan sesuai ketentuan hukum. Penyidik juga akan mencermati fakta-fakta serta alat bukti yang telah ditemukan untuk menentukan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa penyidikan berjalan sesuai dengan prosedur hukum berdasarkan KUHP dan KUHAP baru,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri telah meningkatkan penanganan kasus dugaan makar tersebut ke tahap penyidikan. Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di posko yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut dan merupakan milik Eko Hadi di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.
Dalam perkembangan lainnya, Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Pelibatan Kompolnas bersama unsur pengawas internal dan ahli menjadi bagian penting untuk memastikan penanganan perkara berjalan profesional, transparan, serta tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
(Tomy)




You must be logged in to post a comment Login