Bupati Probolinggo Nonaktif dan Hasan Aminuddin, Divonis 4 Tahun Penjara Denda Rp200 Juta

SURABAYA Berita Patroli

Bupati Probolinggo Nonaktif, Puput Tantriana Sari dan suaminya mantan anggota DPR RI, Hasan Aminuddin, di Vonis 4 tahun penjara.

Vonis yang dijatuhkan pada Bupati Probolinggo nonaktif dan mantan anggota DPR RI ini, ketika di sidang di Pengadilan Negeri Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Surabaya, Kamis 2 Juni 2022.

Selain divonis 4 tahun penjara itu, Hasan Aminuddin dan Tantri juga dijatuhi denda Rp 200 juta subsider 2 bulan serta uang pengganti 20 juta subsider 6 bulan.

Sidang yang dipimpin langsung oleh Majelis Hakim Dju Johnson Mira M beserta dua hakim anggota lainnya yaitu Emma Ellyani dan Abdul Ghani.

“Terdakwa terbukti menyalahi pasal 12a Undang-undang Tipikor,”jelas Ketua Majelis Hakim Dju Johnson Mira M.

Sebelumnya, Bupati Probolinggo nonaktif, Puput Tantriana Sari dan anggota DPR RI nonaktif, Hasan Aminuddin dituntut 8 tahun penjara.

Mereka juga di denda masing-masing Rp800 juta dengan subsider kurungan penjara 6 bulan kurungan pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Kamis 21 April 2022.

Mereka juga di denda masing-masing Rp800 juta dengan subsider kurungan penjara 6 bulan kurungan pada sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Kamis 21 April 2022.

Pada saat itu, Jaksa KPK Wawan Yunarwanto mengatakan, kedua terdakwa dinilai terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama.

“Menuntut terdakwa 8 tahun penjara dan denda uang Rp800 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti sebesar Rp20 juta,” katanya dalam persidangan, seperti dikutip dari Antara, Jum’at 22 April 2022.

JPU menilai kedua terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP. (Ika)