Prabowo Perintahkan Pembukaan Rekening untuk 200 Juta WNI Usia 17 Tahun, Publik Menanti Transparansi Pengelolaan Rp11 Triliun APBN

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pemerintah tengah mempersiapkan program pembukaan rekening bagi WNI usia 17 tahun ke atas melalui BRI dan BSI. Saldo awal Rp50 ribu disebut dapat ditarik oleh pemilik rekening. Dengan anggaran mencapai sekitar Rp11 triliun dari APBN, transparansi data penerima, mekanisme penyaluran, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran menjadi hal penting yang harus dikawal secara terbuka.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Pemerintah tengah menyiapkan gebrakan baru di sektor inklusi keuangan. Presiden Prabowo Subianto menginginkan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun ke atas memiliki rekening bank.

Program tersebut diperkirakan menyasar sekitar 200 juta WNI. Tidak hanya membuka rekening, pemerintah juga berencana memberikan saldo awal Rp50.000 kepada masing-masing pemilik rekening.

Jika dikalkulasikan, kebutuhan dana untuk saldo awal tersebut mencapai sekitar Rp10 triliun. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan kebutuhan anggaran program secara keseluruhan berada di kisaran Rp11 triliun.

“Kalau 200 juta penduduk, atau sekitar Rp11 triliun lah,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, pemerintah telah meminta BRI dan BSI mempersiapkan pembukaan rekening bagi masyarakat yang menjadi sasaran program.

Menariknya, saldo awal Rp50.000 tersebut nantinya bukan dana yang hanya tercatat sebagai saldo mengendap. Airlangga memastikan masyarakat dapat menarik uang tersebut.

Dengan demikian, setiap warga yang mendapatkan rekening sekaligus memiliki akses langsung terhadap dana awal yang diberikan pemerintah.

“Bisa ditarik,” kata Airlangga.

Namun, kapan program ini mulai berjalan masih dalam tahap persiapan. Pemerintah menargetkan pembukaan rekening dapat dilakukan dalam waktu dekat.

Dari sisi pembiayaan, pemerintah memastikan program tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dari APBN,” tegas Airlangga.

Sementara mekanisme pendataan penerima akan melibatkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Warga yang telah memiliki KTP nantinya disebut akan otomatis mendapatkan rekening.

“Otomatis dapat, nanti kita kerja sama dengan Dukcapil mengenai data-data kayaknya,” pungkas Airlangga.

Dengan sasaran mencapai sekitar 200 juta warga dan anggaran sekitar Rp11 triliun, program ini menjadi salah satu kebijakan besar pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

Besarnya cakupan program juga membuat aspek akurasi data, transparansi anggaran, keamanan rekening, hingga pengawasan penyaluran dana menjadi hal penting yang harus dipastikan pemerintah sejak awal.

Sebab, ketika program menyentuh ratusan juta warga dan menggunakan uang negara dalam jumlah triliunan rupiah, bukan hanya rekening yang harus siap, tetapi juga sistem pengawasan yang mampu memastikan setiap rupiah APBN benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.

(Tomy)