Bupati Magetan, Pj. Sekdakab, Forkopimda, Camat Dan OPD, Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Secara Daring Dari Ruang Jamuan PSG Magetan

Rakor pengendalian inflasi diikuti Pemkab Magetan secara daring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha

Berita Patroli – Magetan

Rakor Inflasi Bahas Strategi Jaga Pertumbuhan Ekonomi, Evaluasi Program (3) Tiga Juta Rumah dan Pelaksanaan PKG.

Wamendagri, Ribka Haluk pimpin rakor pengendalian inflasi kali ini yang di ikuti seluruh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah di Indonesia.
Seperti halnya daerah lain Pemkab Magetan juga mengikuti kegiatan ini secara daring dari Ruang Jamuan Pendopo Surya Graha.
Dihadiri oleh Bupati Magetan, Pj. Sekdakab Magetan, perwakilan forkopimda, Camat serta OPD terkait, Senin (30/6/2025).

Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Imran menjelaskan tentang evaluasi pemerintah daerah dalam mewujudkan Program Nasional Tiga Juta Rumah.
“Untuk mencapai target Program Nasional Tiga Juta Rumah melalui Pembangunan dan Renovasi tersebut dibutuhkan keterlibatan dari seluruh stakeholders, seluruh ekosistem perumahan, peran dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten, Kota dan Pemerintahan Desa”. Jelasnya.

Bupati Magetan, Pj. Sekdakab Magetan, perwakilan forkopimda, Camat serta OPD terkait hadiri rakor pengendalian inflasi secara daring.

Selain itu, untuk mencapai target ini juga perlu adanya terobosan yang harus dilakukan, beberapa hal sebagai upaya untuk percepatan pelaksanaan Program Nasional Tiga Juta Rumah tertuang pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Ada 8 arahan strategis kepada Pemerintah Daerah untuk mensukseskan Program Nasional Tiga Juta Rumah, diantaranya:

1. Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota agar segera mengambil Peran bergotong royong mensukseskan Program 3 juta rumah dan TIDAK PERLU RAGU untuk mengalokasikan anggaran Pembangunan dan renovasi Rumah Tidak Layak Huni.

2. Kepada Daerah yang belum menyusun Perkada tentang Pembebasan BPHTB dan Pembebasan Retribusi PBG, agar segera menyusun dan menyesuaikan dengan SKB 3 Menteri, serta MEMPERCEPAT PROSES penerbitan Ijin PBG.

3. Kepada seluruh Pemerintah daerah, diharapkan dapat melaporkan penerbitan PERKADA BPHTB dan Retribusi PBG serta pelayanan perizinan PBG, kepada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PKP dan Kementerian PU, sesuai amanat SKB 3 Menteri.

4. Pemerintah Daerah agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengurus PBG dan MELAPORKAN DATA PBG tersebut kepada KemenPKP secara berkala.

Rakor ini menjadi ajang konsolidasi penting bagi daerah untuk terus mengupayakan pengendalian inflasi sekaligus memastikan implementasi program-program nasional berjalan optimal di tingkat lokal. * @pria/jgt-88.