Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

JATIM

Jejak Kolonial Belanda di Desa Rejoyoso, Sejarah Perkebunan dan Status Tanah Eigendom Menyisakan Tanda Tanya

Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, menyimpan sejarah panjang sejak 1906. Jejak pemerintahan kolonial Belanda masih membekas melalui peninggalan tanah eigendom dan bekas bangunan lama yang hingga kini menyisakan pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan serta kepastian status hukumnya.

Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, menyimpan sejarah panjang sejak 1906. Jejak pemerintahan kolonial Belanda masih membekas melalui peninggalan tanah eigendom dan bekas bangunan lama yang hingga kini menyisakan pertanyaan mengenai riwayat kepemilikan serta kepastian status hukumnya.

BERITA PATROLI – MALANG

Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, ternyata menyimpan sejarah panjang sejak masa penjajahan Belanda. Desa yang kini dikenal dengan potensi pertaniannya tersebut mulai terbentuk pada 1906, ketika pemerintah Hindia Belanda mengangkat Pak Regoyoso sebagai kepala desa pertama.

Berdasarkan catatan sejarah dalam RKPDES Desa Rejoyoso Tahun 2021, pada awal berdirinya desa ini masih masuk wilayah Kecamatan Bululawang sebelum akhirnya menjadi bagian dari Kecamatan Bantur.

Sejarah Rejoyoso tidak bisa dilepaskan dari aktivitas perkebunan kolonial Belanda. Wilayah Malang Selatan pada masa itu menjadi salah satu kawasan pengembangan perkebunan, terutama tebu, kopi, dan jati.

Sejak diberlakukannya sistem tanam paksa pada 1830, pemerintah kolonial menjadikan sektor perkebunan sebagai salah satu sumber utama pendapatan. Kebijakan Agrarische Wet 1870 kemudian membuka kesempatan lebih luas bagi pengusaha swasta untuk menguasai dan mengelola tanah perkebunan.

Jejak Perkebunan Belanda di Sekitar Rejoyoso

Bukti aktivitas perkebunan kolonial juga tercatat di Desa Karangsari, yang berbatasan dengan Rejoyoso.

Dalam catatan sejarah desa tersebut, pada 1855 orang Belanda menyewa kawasan hutan kepada pemerintah kolonial. Setelah dibuka, lahan itu dijadikan perkebunan kopi yang produktif selama kurang lebih 30 tahun.

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas perkebunan Belanda sudah berlangsung di kawasan sekitar Bantur sejak abad ke-19. Namun, keterkaitan langsung dengan lahan Rejoyoso masih membutuhkan pembuktian melalui arsip dan dokumen sejarah.

Tanah Eigendom dan Bangunan Belanda Jadi Persoalan

Hal yang menarik, hingga kini di wilayah Desa Rejoyoso masih ditemukan tanah berstatus eigendom beserta bekas bangunan peninggalan Belanda.

Bangunan tersebut diduga berkaitan dengan aktivitas perkebunan pada masa kolonial, seperti rumah administratur, tempat pengawas perkebunan, maupun gudang hasil perkebunan.

Keberadaan tanah eigendom ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, riwayat kepemilikan, status hak, hingga kemungkinan peralihannya harus dipastikan berdasarkan dokumen resmi pertanahan.

Sejumlah pertanyaan pun muncul. Siapa pemegang hak atas tanah tersebut? Bagaimana status hukumnya saat ini? Apakah pernah dilakukan proses peralihan hak atau penetapan sebagai aset desa?

Persoalan ini perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak terus menjadi tanda tanya bagi masyarakat.

Pemerintah Diminta Telusuri Status Tanah

Kini Desa Rejoyoso memiliki sekitar 385 hektare lahan persawahan dan 228 hektare lahan perkebunan. Potensi tersebut menjadi bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat setempat.

Namun, peninggalan kolonial berupa tanah eigendom tidak seharusnya dibiarkan tanpa kejelasan administrasi dan hukum.

Pemerintah Desa Rejoyoso bersama Pemerintah Kabupaten Malang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) perlu menelusuri arsip kepemilikan, peta bidang, serta riwayat tanah tersebut.

Jangan sampai warisan kolonial yang seharusnya dapat menjadi bagian dari sejarah dan potensi desa justru terus menyisakan persoalan dari generasi ke generasi.

Sejarah berdirinya Desa Rejoyoso pada 1906 menjadi bukti perjalanan panjang sebuah wilayah. Kini, yang dibutuhkan bukan hanya mengenang sejarah, tetapi juga membuka dokumen lama dan memastikan status tanah peninggalan Belanda memiliki kepastian hukum.

Jangan sampai sejarahnya tercatat, tetapi status tanah peninggalannya justru terus dibiarkan tidak jelas.

(M. Irwan, Arif, Tomy)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in JATIM

To Top