Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

JATIM

Kades Rejoyoso Enggan Temui Wartawan, Wisata SUMBER BUNTUNG Kumuh dan Asal-usul Anggaran Dipertanyakan

Kolam di kawasan wisata Sumber Buntung tampak dipenuhi lumut dengan kondisi air yang kotor, sempat diharapkan menjadi destinasi unggulan Desa Rejoyoso kini justru menuai pertanyaan terkait perawatan, pengelolaan, dan sumber anggaran pembangunannya.

Kolam di kawasan wisata Sumber Buntung tampak dipenuhi lumut dengan kondisi air yang kotor, sempat diharapkan menjadi destinasi unggulan Desa Rejoyoso kini justru menuai pertanyaan terkait perawatan, pengelolaan, dan sumber anggaran pembangunannya.

BERITA PATROLI – MALANG

Kondisi wisata Sumber Buntung di Dusun Wotgalih, Desa Rejoyoso, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, menjadi sorotan warga. Tempat wisata yang diluncurkan secara meriah pada 2025 itu kini terlihat kumuh dan tidak terawat. Kolam dipenuhi lumut, air tampak kotor, bahkan sejumlah titik memiliki kedalaman yang dinilai membahayakan pengunjung.

Di balik kondisi tersebut, muncul sejumlah pertanyaan mengenai sumber dana pembangunan, status tanah, hingga pengelolaan pendapatan tiket wisata.

Saat wartawan mendatangi Balai Desa Rejoyoso untuk meminta klarifikasi, Kepala Desa H. Abdul Manaf diketahui berada di lokasi dan sedang berbincang dengan sejumlah perangkat desa. Namun, ia tidak bersedia menemui wartawan dan justru meminta Kaur Kesra, Zaenal Abidin, untuk memberikan keterangan.

Ironisnya, penjelasan mengenai pembangunan wisata yang menjadi perhatian masyarakat justru disampaikan melalui perangkat desa, bukan langsung oleh kepala desa sebagai pimpinan pemerintahan desa.

Zaenal Abidin menyampaikan bahwa pembangunan wisata tersebut menggunakan dana pribadi. Namun, pernyataan itu justru memunculkan pertanyaan baru, terutama terkait status tanah dan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan akses jalan menuju lokasi wisata.

Menurut keterangan perangkat desa, tanah Sumber Buntung merupakan tanah eigendom tanpa nama atau masih berstatus tanah asal. Di sebelah utara lokasi terdapat kawasan yang berada di bawah penguasaan Jasa Tirta, berdekatan dengan Sungai Lesti dan bangunan peninggalan Belanda yang dahulu digunakan untuk kepentingan pengairan pertanian.

Kades Rejoyoso H. Abdul Manaf diminta tidak menghindar dari pertanyaan wartawan. Persoalan tanah, anggaran pembangunan, hingga pendapatan tiket wisata membutuhkan penjelasan yang transparan.

Kades Rejoyoso H. Abdul Manaf diminta tidak menghindar dari pertanyaan wartawan. Persoalan tanah, anggaran pembangunan, hingga pendapatan tiket wisata membutuhkan penjelasan yang transparan.

Status dan dasar pemanfaatan tanah tersebut perlu diperjelas. Siapa pemilik atau pihak yang berwenang mengelola lahan itu? Apakah sudah ada izin pemanfaatan? Dan atas dasar apa pembangunan wisata dilakukan?

Persoalan anggaran juga tidak kalah penting. Sebab, jalan menuju lokasi wisata diketahui dibangun menggunakan Dana Desa. Jika pembangunan wisata diklaim menggunakan dana pribadi, perlu dijelaskan bagaimana hubungan penggunaan anggaran desa untuk mendukung akses menuju lokasi tersebut.

Sebaliknya, apabila terdapat penggunaan Dana Desa dalam pembangunan wisata, masyarakat berhak mengetahui dasar anggaran, peruntukan, serta laporan pertanggungjawabannya.

Publik juga mempertanyakan mengapa kegiatan pembangunan wisata tersebut tidak ditemukan dalam penelusuran informasi di JAGA.ID periode 2022–2026. Kondisi ini perlu ditelusuri melalui dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, dan administrasi kegiatan desa untuk memastikan tidak ada kegiatan maupun anggaran yang luput dari keterbukaan informasi.

Persoalan pengelolaan wisata turut menjadi tanda tanya. Berdasarkan informasi dari sumber di Dinas Pariwisata Kabupaten Malang, Pokdarwis Desa Rejoyoso disebut belum terdaftar di dinas tersebut.

Lantas, siapa yang bertanggung jawab mengelola wisata Sumber Buntung? Apa dasar penunjukan pengelolanya? Bagaimana mekanisme pengelolaan uang tiket dan ke mana pendapatan tersebut dilaporkan?

Sejarah pengelolaan Sumber Buntung juga menjadi perhatian. Pada masa kepemimpinan Kades Bukhori, sumber air tersebut pernah dimanfaatkan untuk kepentingan warga dengan biaya yang disebut berasal dari dana pribadi. Namun, karena persoalan biaya operasional dan pendapatan yang tidak seimbang, kegiatan akhirnya berhenti dan lokasi terbengkalai selama bertahun-tahun.

Kini, lokasi tersebut kembali dibuka sebagai tempat wisata komersial. Namun, kondisi yang tidak terawat memunculkan kekhawatiran masyarakat bahwa persoalan pengelolaan sebelumnya kembali terulang.

Bahkan, informasi mengenai terhentinya perbaikan wisata pada 2026, bersamaan dengan turunnya alokasi Dana Desa, semakin memunculkan pertanyaan mengenai ketergantungan pembangunan terhadap anggaran desa.

Sejumlah warga mendesak Inspektorat Kabupaten Malang tidak tinggal diam. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran, status tanah, serta pengelolaan pendapatan wisata sesuai ketentuan.

“Jangan menunggu laporan resmi baru Inspektorat bertindak. Informasi dari masyarakat maupun media juga harus ditindaklanjuti dengan menggali kebenarannya,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.

Warga berharap Inspektorat segera turun ke lapangan dan memeriksa dokumen APBDes Desa Rejoyoso periode 2022–2026, termasuk laporan realisasi anggaran, status kepemilikan dan izin pemanfaatan tanah, dasar pembentukan pengelola wisata, serta aliran pendapatan tiket.

Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Desa Rejoyoso, H. Abdul Manaf, belum memberikan penjelasan secara langsung kepada wartawan mengenai berbagai persoalan tersebut.

Media Berita Patroli tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Rejoyoso maupun pihak terkait agar seluruh pertanyaan masyarakat mendapatkan penjelasan yang transparan dan berimbang.

(M. Irwan, Arif, Tomy)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in JATIM

To Top