Connect with us

Berita Patroli

Berita Patroli

JATIM

4 Kilometer Jalan Penghubung Gedangan Barat–Bantur Rusak Parah, Anggaran Dan Prioritas Pembangunan Pemkab Malang Dipertanyakan

Kondisi jalan berlubang dan bergelombang menghambat aktivitas petani, pedagang, pelajar hingga pengguna jalan. Selain meningkatkan biaya kendaraan, kerusakan tersebut juga membahayakan keselamatan pengendara.

Kondisi jalan berlubang dan bergelombang menghambat aktivitas petani, pedagang, pelajar hingga pengguna jalan. Selain meningkatkan biaya kendaraan, kerusakan tersebut juga membahayakan keselamatan pengendara.

BERITA PATROLI – MALANG

Kondisi jalan kabupaten penghubung Gedangan Barat–Bantur, Kabupaten Malang, kian memprihatinkan. Kerusakan sepanjang kurang lebih 4 kilometer di ruas Wonogoro–Gombangan disebut telah mencapai sekitar 80 persen. Namun hingga kini, perbaikan yang diharapkan warga belum juga terealisasi.

Kepala Desa Tumpakrejo, Miselan, bersama masyarakat mempertanyakan keseriusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dalam menangani kerusakan jalan yang menjadi jalur vital aktivitas warga Malang Selatan tersebut.

Kondisi jalan dipenuhi lubang, bergelombang, bahkan di sejumlah titik lapisan aspal sudah menghilang. Ruas tersebut setiap hari dilalui warga, pelajar, petani, pedagang hingga wisatawan yang hendak menuju kawasan Bantur, Gombangan, dan Wonogoro.

“Kami sudah berkali-kali mengusulkan. Tapi sampai sekarang belum diperbaiki. Ini jalan kabupaten, bukan jalan desa. Kewenangannya ada di Pemkab,” tegas Miselan.

Menurutnya, kerusakan jalan tersebut bukan persoalan baru. Usulan perbaikan telah berulang kali disampaikan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Namun, aspirasi yang disampaikan berdasarkan kebutuhan masyarakat itu belum mendapatkan penyelesaian nyata.

Ironisnya, setelah ruas Gondanglegi–Pantai Balekambang naik status menjadi jalan nasional, warga berharap Pemkab Malang dapat lebih memprioritaskan ruas-ruas jalan kabupaten lainnya, khususnya yang menjadi akses utama masyarakat pedesaan di Malang Selatan.

“Kalau jalan nasional sudah ditangani pusat, kenapa jalan kami malah tidak dapat prioritas? Anggaran Pemkab itu ke mana?” ujar Miselan mempertanyakan.

Miselan tidak menuntut seluruh ruas jalan sepanjang 4 kilometer langsung diperbaiki. Jika kemampuan anggaran daerah belum mencukupi, ia berharap setidaknya dilakukan perbaikan bertahap, dimulai dari titik terparah sepanjang 700 meter hingga 1 kilometer.

Persoalan ini semakin serius karena karakteristik tanah di wilayah Tumpakrejo dan Gedangan didominasi tanah hitam serta tanah liat yang relatif labil. Kondisi tersebut membuat konstruksi jalan rentan mengalami kerusakan, terutama saat musim hujan.

Karena itu, warga menilai perbaikan tidak cukup hanya dengan tambal sulam. Diperlukan penanganan konstruksi yang sesuai kondisi tanah agar jalan tidak terus-menerus rusak dan menghabiskan anggaran untuk perbaikan berulang.

Dampaknya bukan sekadar mengganggu kenyamanan berkendara. Aktivitas ekonomi masyarakat ikut terganggu. Hasil pertanian sulit diangkut, biaya perawatan kendaraan meningkat, pelajar terancam terlambat sampai sekolah, sementara wisatawan harus menghadapi risiko kecelakaan ketika melintasi jalan tersebut.

Warga pun mendesak Dinas Bina Marga Kabupaten Malang segera mengambil langkah konkret. Prioritas penanganan meliputi perbaikan darurat titik jalan ambrol di Gedangan Kulon, memasukkan ruas Gedangan Barat–Bantur dalam agenda prioritas pembangunan, serta menyampaikan informasi secara terbuka mengenai rencana dan alokasi anggarannya.

Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, S.T., M.T., yang akrab disapa O’ong, telah dihubungi Berita Patroli melalui telepon maupun pesan WhatsApp untuk dimintai tanggapan. Namun hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons maupun penjelasan yang disampaikan.

Ketiadaan tanggapan tersebut membuat pertanyaan masyarakat mengenai kepastian perbaikan jalan masih belum terjawab.

Di sisi lain, pemerintah daerah selama ini melibatkan pemerintah desa dalam penyusunan rencana pembangunan melalui Musrenbang Kecamatan. Mekanisme tersebut seharusnya menjadi sarana menyerap kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar formalitas pengumpulan usulan pembangunan.

Namun, pembangunan tidak semestinya hanya bergantung pada daftar usulan desa. Pemerintah daerah juga harus aktif melihat kondisi lapangan, mengukur tingkat kerusakan, mempertimbangkan dampak terhadap masyarakat, serta menetapkan skala prioritas berdasarkan tingkat urgensi.

Jangan sampai jalan yang sudah bertahun-tahun dikeluhkan warga terus terabaikan hanya karena belum masuk prioritas anggaran.

Masyarakat Malang Selatan tidak sekadar membutuhkan janji atau pendataan ulang. Mereka menunggu tindakan nyata, kepastian jadwal perbaikan, dan keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.

Jalan rusak bukan hanya persoalan infrastruktur, tetapi juga menyangkut keselamatan, akses pendidikan, dan kelangsungan ekonomi warga. Pemkab Malang dituntut tidak menutup mata terhadap kondisi tersebut.

(M. Irwan, Arif, Tomy)

Continue Reading
You may also like...
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

More in JATIM

To Top