Kayu Balsa yang menjadi sorotan masyarakat Pakuniran menuntut transparansi pengelolaan hasil hutan. Administratur KPH Probolinggo diminta tidak hanya menerima laporan, tetapi turun langsung melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh alur kayu sesuai ketentuan.
BERITA PATROLI – PROBOLINGGO
Dugaan penyelewengan hasil hutan kembali mencuat di wilayah Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo. Kali ini, nama oknum Ketua LMDH bernama Samin dan seorang mandor bernama Aksan kembali menjadi sorotan.
Informasi yang berkembang di masyarakat Dusun Margoayu, Desa Pakuniran, menyebutkan adanya dugaan pengalihan kayu jenis Balsa hasil penebangan di kawasan hutan. Kayu yang semestinya disetorkan dan dicatat melalui Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani justru diduga dialihkan untuk diperjualbelikan kepada seorang pedagang kayu yang berdomisili di Kecamatan Tiris.
Belum adanya kejelasan atas persoalan tersebut kini memunculkan kembali informasi dugaan pengambilan kayu di kawasan hutan wilayah Desa Pakuniran. Bahkan, nama oknum yang sebelumnya disebut dalam persoalan serupa kembali muncul dalam informasi masyarakat.
Informasi tersebut disampaikan seorang warga Dusun Margoayu yang masih memiliki hubungan keluarga dengan Ketua LMDH setempat. Warga yang juga berprofesi sebagai wartawan itu mengaku telah beberapa kali menyampaikan informasi mengenai dugaan pengambilan kayu di kawasan hutan Pakuniran.
Keterangan serupa juga disampaikan Sekretaris LMDH setempat yang turut mengungkapkan informasi terkait dugaan pengambilan kayu di kawasan hutan tersebut.
Hutan negara bukan ladang keuntungan pribadi! Administratur KPH Probolinggo diminta turun langsung memeriksa dugaan penyimpangan kayu di wilayah KRPH Pakuniran.
Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Jika benar terdapat pengalihan kayu hasil hutan di luar mekanisme resmi, maka harus ditelusuri siapa yang melakukan, siapa yang mengetahui, siapa yang memfasilitasi, hingga siapa yang menerima dan membeli kayu tersebut.
UU P3H: ADA ANCAMAN PIDANA, BUKAN SEKADAR SANKSI INTERNAL!
Secara hukum, dugaan tersebut perlu diuji berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Pasal 12 huruf e mengatur larangan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).
Sementara itu, Pasal 83 ayat (1) huruf b mengatur ancaman pidana bagi orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu tanpa dilengkapi dokumen sah tersebut.
Ancaman pidananya berupa penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.
Namun, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil pemeriksaan mengenai legalitas kayu, dokumen angkutan, penguasaan, serta unsur kesengajaan. Jika ditemukan penebangan pohon secara tidak sah, ketentuan Pasal 12 huruf c juncto Pasal 82 juga perlu ditelusuri sesuai fakta hukumnya.
ADMINISTRATUR KPH PROBOLINGGO JANGAN TUTUP MATA!
Administratur KPH Probolinggo diminta segera memerintahkan pemeriksaan menyeluruh terhadap jajaran KRPH Pakuniran. Jangan hanya mengandalkan laporan internal, tetapi lakukan pengecekan langsung ke lokasi dan telusuri administrasi hasil tebangan.
Periksa seluruh dokumen penebangan, jumlah dan volume kayu, catatan pengeluaran, surat angkutan, bukti penerimaan TPK, hingga transaksi dengan pihak pedagang kayu di Kecamatan Tiris.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, oknum yang terbukti terlibat harus diberikan sanksi tegas. Jika ditemukan unsur tindak pidana, jangan berhenti pada sanksi kedinasan. Serahkan dan tindak lanjuti melalui proses hukum.
APH DIMINTA TURUN TANGAN!
Polisi dan aparat penegak hukum terkait diminta tidak menunggu persoalan ini semakin meluas. Informasi masyarakat harus ditindaklanjuti melalui penyelidikan, termasuk memeriksa pihak-pihak yang disebut, menelusuri keberadaan kayu, serta meminta keterangan pedagang yang diduga menerima atau membeli hasil kayu tersebut.
Jangan sampai pengawasan hutan hanya terlihat berjalan secara administratif, sementara dugaan penyimpangan di lapangan tidak pernah dituntaskan.
Hutan negara merupakan aset yang wajib dilindungi. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangan, mengambil, mengalihkan, atau memperjualbelikan hasil hutan secara melawan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
(Dodon, Ayon, Tomy)
