AKBP Asmida Rizki Siregar Resmi Pimpin Polres Probolinggo, Publik Menanti Penegakan Hukum Tanpa Tebang Pilih

AKBP Asmida Rizki Siregar resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Probolinggo. Jabatan adalah amanah konstitusi, sedangkan penegakan hukum adalah kewajiban. Masyarakat menanti langkah nyata, profesional, transparan, dan tanpa tebang pilih sesuai amanat UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.

BERITA PATROLI – PROBOLINGGO

Tongkat komando Kepolisian Resor (Polres) Probolinggo resmi berganti. AKBP Asmida Rizki Siregar ditunjuk sebagai Kapolres Probolinggo menggantikan AKBP M. Wahyudin Latif setelah pelaksanaan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) di Mapolda Jawa Timur, Selasa (28/7/2026).

Pergantian kepemimpinan di tubuh Polri bukan sekadar rotasi jabatan administratif, melainkan amanah konstitusional untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, berintegritas, dan bebas dari segala bentuk penyalahgunaan kewenangan.

Sebagai institusi penegak hukum, Polri memiliki mandat sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Amanat tersebut menuntut setiap pimpinan kepolisian untuk bertindak berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kepentingan tertentu.

Pelaksana Tugas Kasi Humas Polres Probolinggo, Ipda Widy Purwa Apriantoro, membenarkan bahwa seluruh rangkaian sertijab telah selesai dilaksanakan dengan aman dan lancar.

“Untuk upacara sertijab sudah selesai dilaksanakan di Mapolda. Alhamdulillah berjalan lancar,” ujarnya.

Dengan telah dilaksanakannya sertijab tersebut, estafet kepemimpinan Polres Probolinggo kini resmi berada di tangan AKBP Asmida Rizki Siregar. Masyarakat menaruh harapan besar agar kepemimpinan baru mampu memperkuat supremasi hukum melalui penegakan hukum yang tegas, profesional, transparan, akuntabel, serta tidak memberikan ruang bagi praktik pungutan liar, korupsi, penyalahgunaan jabatan, perjudian, peredaran minuman keras ilegal, narkotika, maupun berbagai bentuk tindak pidana lainnya.

Kepemimpinan baru juga diharapkan mengedepankan prinsip equality before the law, yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa ataupun penegakan hukum yang bersifat diskriminatif. Seluruh proses penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kepastian hukum.

Publik akan menilai kepemimpinan baru bukan dari seremoni pergantian jabatan, melainkan dari keberanian mengambil langkah konkret dalam memberantas kejahatan, menindak setiap pelanggaran hukum tanpa pandang bulu, serta membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian melalui penegakan hukum yang adil, tegas, dan berkeadilan.

(Tomy, Dodon, Ayon)