4.263 Aparat Diterjunkan, Gelombang Perlawanan terhadap Kebijakan Prabowo-Gibran Kembali Panaskan Jakarta

Lima titik aksi, 4.263 aparat pengamanan. Gelombang demonstrasi yang menyebar dari Jakarta hingga berbagai kota besar menjadi sinyal kuat bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah terus menguat.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Pemerintah kembali menghadapi gelombang protes publik yang meluas. Sedikitnya 4.263 personel gabungan diterjunkan untuk mengawal aksi demonstrasi di lima titik strategis Jakarta Pusat, Jumat (19/6), di tengah meningkatnya kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Besarnya jumlah aparat yang disiagakan menunjukkan tingginya perhatian terhadap aksi-aksi yang dalam beberapa hari terakhir terus bermunculan di berbagai daerah. Massa dari kalangan petani, mahasiswa, hingga kelompok pemuda dijadwalkan turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap sejumlah kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri mengatakan sebanyak 4.263 personel gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan jajaran Polsek dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi.

Lima titik yang menjadi pusat demonstrasi meliputi kawasan Silang Selatan Monas, Gedung DPR/MPR, Bundaran Hotel Indonesia, Tugu Tani, dan Kementerian Keuangan.

Aksi dimulai sejak pagi. Dewan Pengurus Nasional Tani Merdeka Indonesia menggelar unjuk rasa di kawasan Monas. Selanjutnya mahasiswa Universitas Trisakti bergerak ke depan Gedung DPR/MPR, disusul Ikatan Senat Mahasiswa Ekonomi Indonesia di Bundaran HI. Pada siang hari, Gabungan Mahasiswa dan Pemuda Nusantara dijadwalkan menggelar aksi serentak di Tugu Tani dan Kementerian Keuangan.

Gelombang demonstrasi kali ini membawa sejumlah isu yang menjadi sorotan publik, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak tepat sasaran, hingga penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri yang menuai kontroversi.

Fenomena ini bukan hanya terjadi di Jakarta. Dalam sepekan terakhir, aksi serupa bermunculan di berbagai kota seperti Bandung, Medan, Semarang, Yogyakarta, hingga Surabaya.

Demonstrasi yang berlangsung secara beruntun tersebut menjadi sinyal bahwa keresahan publik terhadap arah kebijakan pemerintah mulai meluas dan terorganisasi.

Meski demikian, kepolisian menegaskan pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. Aparat meminta peserta aksi menyampaikan aspirasi secara damai tanpa tindakan anarkis maupun perusakan fasilitas umum.

Namun di balik pengamanan ribuan aparat, satu pesan politik sulit diabaikan ‘jalanan kembali menjadi ruang perlawanan. Ketika kritik terus menggema dari kampus, kelompok tani, hingga organisasi masyarakat sipil, gelombang protes yang muncul bukan lagi sekadar aksi seremonial, melainkan cerminan meningkatnya ketidakpuasan terhadap kebijakan yang dianggap semakin jauh dari harapan publik’.

(Tomy)