KPK Telusuri Peran Eks Pejabat SKK Migas dalam Skandal Korupsi LNG

Johanes Widjonarko,

Berita Patroli – Jakarta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Johanes Widjonarko, yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada periode Agustus 2013 hingga November 2014. Pemeriksaan ini berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) pada rentang waktu 2011 hingga 2021.

“KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG),” ujar juru bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (3/6/2025).

Pemeriksaan terhadap Johanes dilakukan di Kantor Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina telah menyeret sejumlah nama penting. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Pertamina, Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Karen dinyatakan terbukti melakukan korupsi setelah menandatangani perjanjian kerja sama pengadaan LNG dengan perusahaan asal Amerika Serikat, Corpus Christi Liquefaction (CCL) LLC. Kerja sama tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar US$113,8 juta.

Hakim Maryono dalam putusannya pada 24 Juni 2024 menyatakan bahwa Karen dijatuhi hukuman 9 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Selain Karen, KPK juga telah menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus ini pada Juli 2024. Keduanya merupakan penyelenggara negara berinisial HK dan YA. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan bukti permulaan yang cukup terkait keterlibatan mereka dalam pengadaan LNG yang merugikan keuangan negara.

Pemeriksaan terhadap Johanes Widjonarko menjadi bagian dari upaya KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi LNG yang melibatkan pejabat tinggi negara dan pengelolaan sumber daya energi strategis nasional. (Red)