
Istri SHR, warga Desa Talkandang, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, menyampaikan keberatan atas pertanyaan wartawan terkait dugaan penimbunan solar subsidi. Ia mengaku aktivitas usaha tersebut telah dihentikan dan menyebut modal usaha berasal dari pinjaman bank.
BERITA PATROLI – PROBOLINGGO
Persoalan dugaan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi yang menyeret nama SHR, warga Desa Talkandang, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, kembali menjadi sorotan.
Kali ini, istri SHR menyampaikan keberatan karena suaminya masih dipertanyakan terkait aktivitas usaha penimbunan solar subsidi yang menurut pengakuannya telah dihentikan.
Ia bahkan mengaku kecewa dengan pertanyaan wartawan mengenai persoalan tersebut. Sang istri juga menyebut bahwa modal yang digunakan untuk menjalankan usaha itu berasal dari pinjaman bank.
“Saya sudah mendengar kalau wartawan hanyalah mencari-cari kesalahan orang. Suami saya sudah berhenti usaha menimbun BBM solar subsidi, kok masih ada saja yang mau dipertanyakan. Perlu tahu, modal dari usaha saya itu pinjam dari bank,” ujarnya dengan nada tegas.
Untuk memperjelas persoalan, istri SHR kemudian menghubungi suaminya melalui sambungan telepon. Saat itu, SHR disebut sedang berada di luar rumah.
Dalam percakapan tersebut, SHR membenarkan pernah meminta bantuan kepada seseorang yang berprofesi sebagai wartawan terkait pemberitaan aktivitas usahanya ketika masih menjalankan kegiatan penimbunan solar subsidi.
“Iya, benar. Saya minta tolong kepada rekan yang berprofesi wartawan terkait pemberitaan sewaktu saya masih usaha menimbun BBM solar subsidi,” ungkap SHR.
Pernyataan tersebut justru membuka sejumlah hal yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Di antaranya, bagaimana mekanisme pengadaan solar subsidi yang sebelumnya dijalankan, siapa saja pihak yang terlibat, serta sejak kapan aktivitas tersebut benar-benar dihentikan.
Sebab, solar subsidi merupakan BBM yang penyaluran dan penggunaannya diatur pemerintah serta diperuntukkan bagi konsumen yang berhak. Penghentian aktivitas usaha tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan untuk menelusuri dugaan penyimpangan yang mungkin terjadi sebelumnya.
Di sisi lain, pihak keluarga SHR tetap memiliki hak untuk menyampaikan keberatan dan memberikan klarifikasi. Namun, pertanyaan mengenai dugaan penyalahgunaan BBM subsidi merupakan bagian dari kepentingan publik yang patut dijelaskan secara terbuka.
Kini, klarifikasi SHR dan pihak terkait masih diperlukan agar persoalan tersebut menjadi terang dan tidak berkembang menjadi spekulasi di tengah masyarakat.
(Dodon, Ayon)




