Hukum dan Kriminal
Polda Jatim Bongkar TPPO Lintas Negara, 29 Orang Ditetapkan Tersangka dalam 21 Kasus

Polda Jawa Timur menggelar konferensi pers pengungkapan 21 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan total 29 tersangka. Berbagai modus terbongkar, mulai dari penawaran pekerjaan ke Armenia, Jepang, Singapura, Timur Tengah hingga perekrutan menjadi tentara Rusia.
BERITA PATROLI – SURABAYA
Polda Jawa Timur bersama polres jajaran membongkar 21 perkara dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan menetapkan 29 orang sebagai tersangka. Modus yang digunakan beragam, mulai dari menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji fantastis hingga merekrut warga Indonesia untuk menjadi tentara Rusia.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda Jatim, Kombes Pol Ganis Setyaningrum, mengatakan delapan dari 21 perkara tersebut ditangani langsung oleh Polda Jatim dengan 14 tersangka.
“Khusus Polda Jatim sendiri ada 8 perkara (yang diungkap), dan tersangkanya ada 14,” ujar Ganis di Mapolda Jatim, Jumat (20/11/2026).
Salah satu kasus yang diungkap adalah perekrutan pekerja ke Armenia. Sebanyak 15 warga diduga menjadi korban, tetapi baru delapan orang yang melapor. Para korban dijanjikan gaji sekitar USD 1.000 atau setara Rp16 juta per bulan. Namun, mereka justru diminta membayar biaya keberangkatan dan kebutuhan lainnya hingga Rp75 juta per orang.
Bahkan, sebagian korban yang tidak memiliki uang diminta menjaminkan sertifikat untuk digadaikan melalui koperasi.
Dalam kasus ini, polisi mengidentifikasi tiga tersangka berinisial P, T, dan KA. Tersangka P masih buron, sedangkan T disebut memiliki jaringan agensi di Armenia. Sementara KA diduga bertugas merekrut calon pekerja, mengurus paspor, mendampingi keberangkatan, hingga membantu korban mendapatkan pinjaman.
Polisi juga membongkar dugaan TPPO dengan modus pekerjaan di Jepang. Empat korban asal Jawa Tengah dan Jawa Barat dijanjikan bekerja di pabrik pengepakan buah dengan gaji Rp22 juta per bulan.
Perekrutan dilakukan melalui akun TikTok Masiku Tour Guide Masiku. Polisi mengamankan tiga tersangka berinisial AS (34), MVS (22), dan AM (40). Tersangka AS diduga menerima uang dari para korban dengan nominal Rp40 juta hingga Rp75 juta.
Bahkan, korban dijanjikan akan dibuatkan KTP sementara sebagai warga negara Jepang setelah tiba di negara tersebut.
Modus lain yang terungkap adalah perekrutan warga Indonesia untuk menjadi tentara Rusia. Dalam perkara ini, Polda Jatim menangani dua laporan polisi.
Pada kasus pertama, dua korban berinisial JS asal Kabupaten Bogor dan AS asal Kota Padang, Lampung, dijanjikan gaji hingga Rp54 juta per bulan. Keduanya sempat hendak diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta, tetapi mengalami penolakan hingga akhirnya dibawa ke Bandara Juanda.
Polisi telah menetapkan IS, warga Sukabumi, sebagai tersangka. Namun, yang bersangkutan masih dalam pengejaran.
Sementara dalam laporan kedua, korban diduga sudah berada di Rusia. Kasus tersebut dilaporkan anak korban setelah mendapat informasi bahwa ayahnya menjadi tawanan perang di Rusia. Seorang tersangka dalam perkara ini telah ditahan oleh Bareskrim Polri dan akan diperiksa lebih lanjut oleh Polda Jatim.
Selain itu, polisi mengungkap perekrutan pekerja sebagai asisten rumah tangga (ART) di Singapura. Korbannya perempuan berinisial IN, dengan tersangka RJ yang diduga membuka lembaga pelatihan kerja setelah pernah bekerja di Singapura.
Polda Jatim juga menangani kasus perekrutan pekerja ke Timur Tengah dengan korban MD (45), warga Jember. Tersangka AS (46) diduga menjanjikan pekerjaan dengan gaji Rp10 juta, sekaligus memperoleh keuntungan Rp1 juta dari setiap orang yang direkrut.
Ganis menegaskan penyidik masih mengembangkan seluruh perkara untuk mengungkap kemungkinan adanya pelaku lain dan korban tambahan.
Para tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Pemberantasan TPPO, serta ketentuan dalam KUHP. Mereka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
Polda Jatim mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Legalitas perusahaan penyalur dan kejelasan prosedur pemberangkatan harus dipastikan agar masyarakat tidak menjadi korban perdagangan orang.
(Tomy, Dwi, Ningsih, Prajit)




You must be logged in to post a comment Login