ST Burhanuddin Ingatkan ‘Corruptors Fight Back’, Kejaksaan Daerah Harus Berani Bongkar Korupsi Besar

ST Burhanuddin menegaskan bahwa pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh setengah hati. Ia meminta jajaran Kejaksaan berani membongkar kasus-kasus besar yang merugikan negara, bukan hanya fokus pada perkara kecil seperti dana desa. Menurutnya, keberanian dan profesionalisme menjadi kunci utama dalam mengungkap praktik korupsi yang berdampak luas bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan adanya potensi perlawanan balik dari pelaku korupsi, sehingga setiap penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas.

BERITA PATROLI – JAKARTA

ST Burhanuddin menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi hingga ke daerah. Ia meminta seluruh jajaran Kejaksaan tidak ragu mengusut kasus-kasus korupsi berskala besar yang merugikan negara.

Arahan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja di wilayah Kejaksaan Tinggi Papua, Selasa (31/3/2026). Burhanuddin menekankan, penindakan korupsi di daerah harus sebanding dengan yang dilakukan di tingkat pusat.

“Pemberantasan korupsi di daerah tidak boleh kalah gencar dengan pusat dan tidak boleh hanya terfokus pada dana desa,” tegasnya, Rabu (1/4).

Ia mengingatkan aparat penegak hukum agar berani menyasar perkara dengan kerugian negara besar, bukan sekadar kasus kecil. Dalam kesempatan itu, Burhanuddin juga memberikan apresiasi kepada satuan kerja yang aktif melakukan penyidikan, namun tak segan menegur unit yang dinilai masih pasif.

Menurutnya, keberanian dan profesionalisme menjadi kunci membongkar praktik korupsi yang berdampak luas terhadap keuangan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Burhanuddin turut menyinggung sejumlah perkara besar di Papua, seperti dugaan korupsi dana PON XX Papua serta pembangunan sarana Aerosport di Mimika. Ia menekankan pentingnya optimalisasi pemulihan kerugian negara.

Saat ini, masih terdapat tunggakan uang pengganti sebesar Rp97,14 miliar yang harus segera ditindaklanjuti di wilayah Papua.

Tak hanya itu, ia juga menyoroti berbagai persoalan lain, mulai dari minimnya fasilitas rehabilitasi, hingga tunggakan eksekusi terpidana dan barang bukti di sejumlah Kejaksaan Negeri.

Burhanuddin juga meminta penanganan profesional terhadap kasus yang menyita perhatian publik, termasuk penembakan pesawat Smart Air oleh kelompok kriminal bersenjata di Merauke.

Di bidang intelijen, ia menekankan pentingnya pengawalan terhadap 38 proyek strategis nasional di Papua dengan nilai mencapai Rp3,7 triliun, termasuk peran jaksa sebagai pengacara negara dalam mendampingi pemerintah daerah.

Mengakhiri arahannya, Burhanuddin mengingatkan seluruh jajaran untuk menjaga integritas serta mewaspadai perlawanan balik dari pelaku korupsi atau corruptors fight back. Ia menegaskan, setiap penanganan perkara harus dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

(Tomy)