Pengamat Kepolisian,” Oknum Polisi yang Siksa Saksi di Polsek Percut Seituan , Medan Harusnya Dipidana, karena Polisi adalah sipil yang dipersenjatai,

Berita PATROLI JAKARTA – pengamat Kepolisian yang juga Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rastra Justitia 789, Didi Sungkono, S.H.M.H kepada wartawan mengungkapkan,” Kelakuan oknum polisi tidak lebih seperti preman, dengan brutal, memaksakan kehendak, telah menodai dan mencoreng nama besar Polri, tanpa bernurani, oknum oknum tersebut, menganiaya kuli bangunan bernama Sarpan di sel tahanan Polsek Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara, seharusnya dipidana.

“Harusnya tindakan itu dikualifikasi sebagai pidana. Tidak bisa hanya tindakan indisipliner, harus diteruskan ke pidana. Itu ada Perkap-nya (Peraturan Kapolri),” ujar Didi Sungkono, saat dihubungi, Jumat (10/7).

Sudah jelas ada batasan2 ada undang undang yang mengatur terkait penyidikan, ada UU No 08 Tahun 1981 KUHAP, ada PERKAP Managemen penyidikan, ini adalah kelakuan oknum yang bermental preman, harus diberantas, dan beri hukuman pidana secara tegas, biar kedepan tidak merugikan masyarakat lagi, menghormati hukum dan asas legalitas serta hukum positif, semua aturan sudah bagus, salah satunya adalah yang mengatur polisi tak boleh menggunakan kekerasan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian.

Kantor YLBH RASTRA JUSTITIA 789

Pasal 10 huruf c dalam Perkap itu dengan tegas menyatakan anggota Polri wajib mematuhi ketentuan berperilaku dalam melaksanakan tugas penegakan hukum yakni tidak boleh menggunakan kekerasan, kecuali dibutuhkan untuk mencegah kejahatan, dan juga ada UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, jadi ini bukan salah petinggi Polrinya..tapi kelakuan oknumnya yang jelas jelas tidak PROMOTER, ” Ujar

Didi Sungkono , lebih lanjut mengatakan,” peristiwa semacam ini masih kerap berulang lantaran tak ada hukuman yang memberi efek jera pada pelaku. Kebanyakan kasus penyiksaan oleh polisi, kata dia, terjadi di tingkat polsek dan polres.

Menurutnya, perlu pengawasan ketat tak hanya dari satuan kepolisian itu sendiri. Ia pun meminta Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan DPR tegas melakukan pengawasan atas Polri tersebut.

“Praktik ini terus terjadi karena memang enggak ada hukuman yang istilahnya memberi efek jera untuk mencegah praktik ini ke depan. Seharusnya pengawas polisi, Kompolnas, DPR juga kasih perhatian,” katanya.

Atas peristiwa penyiksaan tersebut, Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Otniel Siahaan dicopot dari jabatannya. Saat ini jabatan kapolsek dipegang pejabat sementara.

Menanggapi hal tersebut, Direktur YLBH Rastra Justitia789 mengatakan,” Itu harusnya para oknum2 pelaku penyiksaan dipidanakan, kalau hanya sanksi pencopotan dan demosi, kapolsek itu tidak cukup.

meski Kompol Otniel Siahaan bertanggung jawab sebagai pucuk komando polsek itu, namun bukan berarti kasus tersebut tidak dapat dikembangkan ke arah pidana.

“Pencopotan tersebut tidak menutup untuk pelaku diadili secara hukum dan kapolsek dapat dimintai keterangan perihal itu karena praktik penyiksaannya, karena polisi sesuai dengan UU No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah sipil yang dipersenjatai,” Urai Didi Sungkono, S.H. M.H, lebih jauh menambahkan,”

Berdasarkan catatan pihaknya, praktik-praktik kekerasan dalam penyidikan yang dilakukan kepolisian sudah sering terjadi dengan pola serupa. Oleh sebab itu, pengungkapan kasus-kasus itu harus mengedepankan pro justitia atau demi keadilan.

“Dalam beberapa kasus, pencopotan kepala [kantor polisi] tidak cukup menjawab persoalan, karena dianggap ‘selesai’. Sementara pelaku tidak dihukum secara pidana,” kata dia.

“Harusnya didorong ke proses peradilan umum,” tambahnya lagi.
Dengan demikian, sambung Pengamat Kepolisian asal Surabaya ini, akan jelas di Indonesia bahwa hukum berlaku bagi semua kalangan, termasuk aparat yang melanggar.

Sarpan, saksi yang diamankan penyidik selama 6 hari, dan diduga di aniaya oleh oknum2 penyidik POlRI, yang tidak PROMOTER dalam menjalankan tugas , sesuai amanat UU No 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian

“Pengungkapan kebenaran dari kasus ini menjadi salah satu indikator bagi perbaikan penegakan hukum di Indonesia,” katanya. Salah seorang masyarakat bernama Sarpan diduga menjadi korban penganiayaan oleh polisi usai menjadi saksi kasus pembunuhan di Deli Serdang, Sumut. Ia menderita luka di sekujur tubuh dan wajahnya.

Sarpan dipaksa mengaku sebagai pelaku pembunuhan Dodi Sumanto. Padahal tersangka pelaku pembunuhan berinisial A, sudah diamankan.

Terkait kasus penyiksaan di wilayah Deli Serdang, Sumatera Utara ini, Mabes Polri belum buka suara. Saat dihubungi wartawan berita Patroli, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono enggan berkomentar banyak.

Dia berdalih sedang melakukan kunjungan kerja sehingga belum dapat buka suara. “Ke karopenmas saya sedang kunker ke Madiun sama Kapolri dan Panglima,” kata Argo.

Menindaklanjuti hal itu, wartawan berita Patroli, masih mencoba menghubungi Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono namun belum mendapat respons. ( Arinta/wawan/khamim)