Kejagung Diminta Usut Oknum KPK yang Kongkalikong dengan DPRD Bogor

Jakarta, berita patroli – Perhimpunan Aktivis Sosial dan Anti Korupsi Indonesia (PAKSI) menggelar aksi di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (16/9/2022). PAKSI menuntut dugaan kolaborasi antara DPRD Kabupaten Bogor dan oknum KPK soal dugaan proyek pokok pikir (pokir) harus dibongkar.

PAKSI juga meminta kepada aparat penegak hukum agar tidak mengabaikan fakta persidangan yang menyeret DPRD Kabupaten Bogor dengan oknum KPK di persidangan terdakwa Bupati nonaktif Ade Yasin.

“Semua fakta di persidangan harus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, dan saya percaya KPK berani mengusut dan menyelesaikan dugaan adanya makelar kasus di tubuh KPK,” ujar Ahmad Iswanto, koordinator aksi yang juga Ketua Umum PAKSI di Gedung KPK, Jumat (16/9/2022).

Ia menegaskan bahwa saat ini semua lembaga penegak hukum sedang melakukan langkah nyata menindak anggotanya yang menyalahgunakan wewenang tanpa pandang pangkat dan jabatan.

“Ini bisa menjadi momentum KPK untuk bersih-bersih terhadap anggotanya yang bermain-main dengan koruptor,” tegasnya.

Namun demikian, apabila KPK tidak serius mengusut kasus ini, Ahmad mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) agar turun tangan melakukan pemeriksaan. Menurut dia, Kejagung tidak memiliki kepentingan di kasus ini.

“Kita harus terbuka dan mengungkap persoalan ini sampai ke akar-akarnya, karena menurut fakta persidangan, koordinasi tersebut bermula karena anggota dewan marah, banyak Pokok Pikiran (Pokir) mereka tidak terakomodir di Dinas PUPR, khususnya,” kata Ahmad.

Di samping itu, ia juga merasa miris ketika kolaborasi itu digunakan untuk mengancam perangkat daerah oleh DPRD Kabupaten Bogor untuk mengelola proyek. Sebab, jika permintaannya tidak dipenuhi, DPRD akan menolak Laporan Keterangan Pertanggunjawaban (LKPJ) Bupati.

“Jika Ketua DPRD koordinasi ke KPK terkait kasus tindak pidana korupsi kegagalan proyek atau ada suap dalam proyek pokirnya misalkan yang dilakukan dinas, itu baru tidak masalah, ini kan koordinasi ada dugaan persekongkolan jahat,” ujarnya.(red)