Pengadaan barang dengan harga di atas kewajaran, wajib diperiksa. Selisih harga bukan sekadar persoalan administrasi apabila kemudian terbukti menimbulkan kerugian keuangan negara. Dokumen pengadaan, kewajaran harga, proses pemilihan rekanan, hingga pembayaran harus dibuka dan diuji secara objektif.
BERITA PATROLI — TULUNGAGUNG
Anggaran miliaran rupiah mengalir ke salah satu sekolah terbesar di Tulungagung. Namun, di balik itu, tersembunyi rekam jejak yang mengkhawatirkan. Ada dugaan sejumlah oknum guru sekolah menjadikan dana tersebut untuk kepentingan memperkaya diri sendiri.
Hasil investigasi Redaksi mengungkap dugaan gelap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah serta pendapatan Unit Produksi di SMKN 1 Tulungagung Tahun Anggaran 2026. Angka yang diduga bermasalah nilainya mencapai ratusan juta rupiah.
Mark up dana tersebut salah satunya bagi siswa sudah pergi (pindah, drop out). Dana tetap mengalir.
Ada sekitar 105 nama yang tercatat di sistem, padahal sudah tak lagi bersekolah di sana. Belum dihapus, belum dipertanggungjawabkan. Dana yang seharusnya tidak lagi cair tetap diserap. Kemanakah uang itu? Diduga dialirkan lewat pengadaan dan kegiatan yang jauh dari kebutuhan nyata.
Penyimpangan juga ditemukan untuk alokasi alat praktik dengan harga “khusus”.
Pengadaan perangkat lengkap dapur pintar untuk Tata Boga dan server untuk TKJ jatuh ke satu rekanan saja, CV Mitra Edukasi Jaya. Harga yang dibayarkan ternyata jauh di atas pasaran hingga 30 persen lebih tinggi dari pagu resminya.
Bengkel, katering, jasa layanan IT, unit produksi sekolah ini seharusnya menghasilkan pemasukan. Faktanya? Banyak transaksi tunai tanpa bukti sah. Uang hasil kerja keras itu diduga tak semua masuk ke kas negara, melainkan mengalir ke rekening pribadi.
Hasil temuan dari sumber data redaksi Berita Patroli setidaknya tercatat ada beberapa modus lainnya yang digunakan para oknum guru sekolah dalam mencari keuntungan pribadi. Data hasil koreksi pihak sekolah selaku penerima dana sekolah banyak yang tidak sama dengan spesifikasi dari temuan audit negara.
Data dugaan penyimpangan dana SMKN 1 Tulungagung sudah kita koreksi dengan tim audit keuangan pusat.
“Kalau sekolah menolak memberikan keterangan resmi, berarti mereka menyimpan aibnya sendiri. Hasil audit pusat dengan pihak sekolah jelas banyak selisih dan perbedaan,” ujar X, narasumber redaksi Berita Patroli.
“Pihak sekolah secara tidak langsung jelas sudah dapatkan keuntungan melalui cash flow belanja alat kebutuhan sekolah.
Pihak sekolah mana ada yang mau rugi. Dari sistem cash flow, kuitansi belanja kosong, itu lah mereka diduga dapatkan uang banyak,” pungkas X.
Dikonfirmasi via surat, pihak SMKN 1 yang berlokasi di Jalan Raya Talapan – Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, belum ada respons.
Bersambung.
(ris.had)
