Jokowi Ambil Alih Perbaikan Jalan dilampung

presiden jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke lampung

Lampung, Berita Patroli – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sebagian jalan yang sudah bertahun-tahun rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat. Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tertawa dan bertepuk tangan.
Awalnya, Jokowi menyampaikan kunjungan kerjanya ke Lampung merupakan semangat untuk perbaikan jalan rusak. Karena jalan yang dikunjungi sudah lama rusak, Jokowi mengatakan perbaikan akan diambil alih pemerintah pusat.

“Begini, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki, jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi, baik jalan kabupaten, provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat harus tahu, ada tanggung jawab jalan nasional di pemerintah pusat, jalan provinsi di gubernur, jalan kabupaten itu di bupati/wali kota,” kata Jokowi setelah meninjau jalan rusak di Lampung, seperti dilihat di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (6/5/2023).

“Tapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat,” lanjutnya.

Masyarakat yang berada di lokasi terdengar bersorak sorai. Arinal, yang juga ada di lokasi, terlihat tertawa sembari menepukkan kedua tangannya.

Jokowi kemudian menyampaikan dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk perbaikan jalan itu sebesar Rp 800 miliar. Ada 15 ruas jalan di Lampung yang akan diperbaiki pemerintah pusat.

“Tahun ini pemerintah pusat, khusus untuk Lampung, akan mengucurkan anggaran kurang lebih Rp 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini,” ujarnya.

Masyarakat kemudian mengucap syukur. Arinal juga terlihat tertawa dan ikut mengucap syukur.

“Alhamdulillah,” kata Arinal.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut perbaikan jalan rusak itu akan dimulai Juni mendatang. Jokowi meminta Arinal dan jajarannya untuk bertanggung jawab terhadap sejumlah jalan lain yang rusak agar segera diperbaiki.

“Akan dimulai pembangunannya perbaikannya bulan Juni karena harus lelang dulu. begitu saya lihat tadi, saya perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang, tapi juga nanti ada beberapa ruas yang jadi tanggung jawab pak gubernur, bapak ibu bupati di sini jangan semua pemerintah pusat,” imbuhnya
(red)