Ultimatum 18 Hari untuk Pemerintah, BEM SI Ancam Reformasi Jilid II, Kepala BIN Buka Suara

Ultimatum 18 hari yang dilayangkan BEM SI kepada pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional mendapat respons dari Kepala BIN Herindra. Di tengah ancaman aksi besar bertajuk Reformasi Jilid II, Herindra mengingatkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Publik menanti langkah pemerintah menjawab tuntutan mahasiswa yang menyoroti pelemahan rupiah dan kondisi ekonomi yang semakin berat dirasakan masyarakat.

BERITA PATROLI – JAKARTA

Gelombang tekanan terhadap pemerintah terkait kondisi ekonomi nasional semakin menguat. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) melayangkan ultimatum keras selama 18 hari kepada pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan menghentikan pelemahan rupiah. Jika tuntutan itu diabaikan, mahasiswa mengancam akan menggelar aksi besar-besaran bertajuk “Reformasi Jilid II”.

Ancaman tersebut mendapat tanggapan langsung dari Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Herindra. Di tengah meningkatnya suhu politik dan ekonomi, Herindra mengingatkan seluruh pihak agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Yang penting kita semua harus menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan bagi kita semua,” ujar Herindra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pernyataan itu muncul setelah BEM SI secara terbuka melontarkan ultimatum kepada pemerintah menyusul melemahnya nilai tukar rupiah yang disebut telah menyentuh angka Rp18.000 per dolar AS.

Mahasiswa menilai pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat tekanan ekonomi yang semakin dirasakan masyarakat. Mereka menuntut langkah konkret dan cepat untuk memulihkan stabilitas ekonomi nasional.

Tuntutan tersebut disuarakan dalam aksi bertajuk “Rupiah Sekarat, Rakyat Melarat” yang digelar di depan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah pada Jumat (5/6/2026).

Ketua BEM UNS, Kailani Rizqi Pratama, menegaskan bahwa tenggat 18 hari bukan sekadar simbol, melainkan peringatan keras kepada pemerintah agar segera bertindak.

“Kalau dalam waktu 18 hari tidak ada upaya perbaikan, jangan salahkan kami selaku mahasiswa untuk melakukan langkah-langkah lanjutan,” tegas Kailani.

Mahasiswa bahkan mengancam akan melakukan aksi penyegelan simbolis terhadap Kementerian Keuangan apabila pemerintah dianggap gagal merespons tuntutan mereka.

Ancaman Reformasi Jilid II ini langsung menjadi sorotan publik. Pasalnya, istilah tersebut mengingatkan pada gerakan mahasiswa tahun 1998 yang berhasil mengguncang pemerintahan dan mengubah arah sejarah politik Indonesia.

Di tengah tekanan ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat, dan meningkatnya keresahan publik, ultimatum mahasiswa menjadi sinyal bahwa ketidakpuasan terhadap kebijakan ekonomi pemerintah mulai memasuki fase yang lebih serius.

Kini sorotan tertuju pada langkah pemerintah dalam beberapa pekan ke depan. Apakah tuntutan mahasiswa akan dijawab dengan kebijakan nyata, atau justru memicu gelombang demonstrasi yang lebih besar di berbagai daerah.

Satu hal yang pasti, hitungan mundur 18 hari telah dimulai, dan tensi antara mahasiswa dengan pemerintah akan kian memanas.

(Tomy)