Aksi Massa GEMPAR di DPRD Tulungagung, Desak KPK Usut Tuntas Jaringan Korupsi hingga Tuntut Transparansi Anggaran Pokir dan APBD

“Uang rakyat harus kembali untuk rakyat!” Seruan itu menggema dalam aksi GEMPAR di depan DPRD Tulungagung. Massa menuntut transparansi anggaran, pengawasan ketat terhadap pembangunan daerah, serta penuntasan seluruh kasus korupsi yang selama ini menjadi perhatian publik.

BERITA PATROLI – TULUNGAGUNG

Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Elemen Perjuangan Aspirasi Rakyat (GEMPAR) menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Tulungagung, Selasa (9/6/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 11 tuntutan yang menyoroti persoalan penegakan hukum, transparansi anggaran, pengawasan DPRD, hingga berbagai program pembangunan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK.

Koordinator aksi, Sugeng Sutresno, menegaskan masyarakat tidak ingin kasus-kasus korupsi yang pernah mengguncang Tulungagung berhenti di tengah jalan.

“Kami menuntut KPK menuntaskan seluruh kasus korupsi yang terjadi di Tulungagung. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan kasus dan siapa saja yang harus bertanggung jawab,” tegas Sugeng dalam orasinya.

Selain mendesak penuntasan perkara korupsi, GEMPAR juga meminta Kementerian Dalam Negeri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Penjabat (Pj) Bupati beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca OTT KPK.

Massa menilai transparansi pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik. Karena itu, mereka mendesak Pemerintah Kabupaten Tulungagung membuka secara luas informasi penggunaan dan realisasi APBD kepada masyarakat.

Tak hanya itu, DPRD Tulungagung juga didorong untuk memperkuat fungsi pengawasan serta membuka informasi penggunaan anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) kepada publik.

“Anggaran daerah berasal dari uang rakyat. Penggunaannya harus terbuka dan bisa diawasi bersama agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sugeng.

Dalam tuntutannya, GEMPAR juga menyoroti lambannya penyerapan anggaran dan pelaksanaan sejumlah program pembangunan. Pemerintah daerah didesak segera melakukan pembenahan birokrasi dan mengoptimalkan kinerja OPD agar pembangunan tidak berjalan di tempat.

Berbagai persoalan lain turut disuarakan, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pengelolaan sampah dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), peningkatan pelayanan kesehatan, hingga perbaikan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) dan pemasangan CCTV di titik-titik strategis untuk meningkatkan keamanan masyarakat.

Aksi berlangsung tertib dengan pengawalan aparat keamanan. Massa akhirnya menyerahkan dokumen tuntutan kepada DPRD Tulungagung untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Menariknya, aksi tersebut langsung ditemui oleh Pj Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin dan Ketua DPRD Tulungagung Marsono. Di hadapan massa, keduanya menyatakan komitmen untuk mengawal proses penanganan kasus-kasus korupsi serta meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan dana pembangunan di Kabupaten Tulungagung.

Aksi GEMPAR ini menjadi sinyal kuat bahwa publik menginginkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi. Desakan agar anggaran daerah dan penggunaan dana pokir dibuka secara terang kepada masyarakat pun kini semakin menguat.

(ris.had)