Integritas dan Rekam Jejak Jadi Polemik, Teras Center Nusantara Pertanyakan SOP Seleksi Direksi Perumda Bojonegoro

Teras Center Nusantara mempertanyakan sejauh mana verifikasi integritas, penelusuran rekam jejak, dan due diligence dilakukan dalam proses seleksi direktur terpilih.
Jabatan strategis yang mengelola aset dan kepentingan publik dinilai tidak cukup hanya lolos administrasi. Transparansi dan kehati-hatian harus menjadi prioritas utama.

BERITA PATROLI – BOJONEGORO

Polemik seleksi Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri memasuki babak baru. Yayasan Teras Center Nusantara secara terbuka mempertanyakan kualitas proses verifikasi integritas dan penelusuran rekam jejak yang dilakukan Panitia Seleksi terhadap direktur terpilih.

Lembaga tersebut menilai pengisian jabatan strategis di perusahaan milik daerah tidak boleh hanya berpatokan pada kelengkapan administrasi dan dokumen formal semata. Sebaliknya, proses seleksi harus disertai penelusuran rekam jejak yang mendalam, menyeluruh, dan berbasis prinsip kehati-hatian.

Polemik muncul setelah Teras Center Nusantara mengajukan pengaduan resmi kepada Bupati Bojonegoro terkait proses seleksi Direktur Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri yang menetapkan Mochammad Choirul Huda sebagai direktur terpilih.

Ketua Teras Center Nusantara, Achmad Imam Fatoni, mengungkapkan bahwa pengaduan tersebut didasarkan pada informasi dan dokumen yang berkaitan dengan Perkara Nomor 147/Pid.B/2018/PN Bjn yang dinilai relevan untuk menguji sejauh mana panitia melakukan verifikasi integritas terhadap calon direksi.

Menurutnya, jabatan direksi BUMD bukan sekadar posisi administratif, melainkan amanah yang menyangkut pengelolaan aset daerah, kepercayaan publik, dan uang rakyat. Karena itu, setiap calon seharusnya melewati proses due diligence yang ketat sebelum dinyatakan layak menduduki jabatan strategis.

“Pertanyaan publik hari ini sederhana. Apakah proses verifikasi integritas benar-benar dilakukan secara mendalam atau hanya sebatas memeriksa berkas yang diserahkan peserta?” tegas Fatoni.

Pada 26 Mei 2026, Teras Center Nusantara melakukan audiensi dengan Panitia Seleksi Direksi Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri. Dalam forum tersebut, panitia mengakui proses verifikasi dilakukan berdasarkan dokumen administrasi dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diajukan peserta.

Panitia juga menyatakan tidak mengetahui adanya informasi terkait rekam perkara pengadilan yang berkaitan dengan direktur terpilih saat proses seleksi berlangsung.

Pernyataan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Sebab, menurut Teras Center, jika informasi yang relevan dengan integritas calon tidak terdeteksi selama proses seleksi, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas mekanisme due diligence yang diterapkan.

“Tata kelola yang baik tidak cukup hanya menunggu sanggahan masyarakat. Panitia seleksi semestinya aktif melakukan penelusuran rekam jejak secara komprehensif terhadap seluruh informasi yang tersedia di ruang publik,” ujar Fatoni.

Teras Center menilai jabatan strategis di BUMD harus diisi oleh figur yang tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga lolos uji integritas secara menyeluruh. Hal itu penting untuk menjaga kredibilitas perusahaan daerah sekaligus melindungi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Lebih jauh, Teras Center menyoroti belum adanya respons resmi dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro atas pengaduan yang telah disampaikan. Padahal, menurut mereka, klarifikasi terbuka dari pemerintah diperlukan untuk menjawab berbagai pertanyaan publik yang berkembang.

“Kami tidak sedang menilai pribadi seseorang. Yang kami soroti adalah kualitas sistem seleksi dan komitmen pemerintah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap jabatan yang mengelola kepentingan publik,” kata Fatoni.

Hingga kini, pengaduan yang telah disampaikan kepada Bupati Bojonegoro disebut belum mendapatkan tanggapan resmi. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memperbesar spekulasi publik dan menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi proses seleksi yang telah berlangsung.

Di tengah tuntutan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, kasus ini menjadi ujian bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro untuk membuktikan bahwa pengisian jabatan strategis di lingkungan BUMD tidak hanya memenuhi syarat administratif, tetapi juga memenuhi standar integritas yang layak dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

(Nyoto, Yanto, Tomy)