Banjir Sumurgung Tak Surut, Rp13 Miliar APBD Dipertanyakan, Warga Desak Audit dan Penegakan Hukum

Banjir tak kunjung selesai, anggaran terus berjalan. Hampir Rp13 miliar APBD telah digelontorkan untuk proyek penanggulangan banjir di Sumurgung. Namun saat hujan deras datang, air tetap meluap, jalan terputus, sawah rusak, dan rumah warga kembali terendam.
Jika proyek bernilai miliaran rupiah tak mampu menjawab persoalan tahunan, maka audit menyeluruh harus dilakukan. Setiap rupiah uang rakyat wajib dipertanggungjawabkan. Warga Sumurgung tidak hanya menunggu air surut, mereka menunggu kejelasan dan ketegasan.

BERITA PATROLI – TUBAN

Banjir kembali menerjang Desa Sumurgung, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban. Air meluap, jalan penghubung lumpuh, tanaman petani rusak, dan permukiman kembali terendam. Ironisnya, bencana ini terjadi setelah Pemerintah Kabupaten Tuban menggelontorkan anggaran hampir Rp13 miliar dari APBD dan P-APBD 2025 untuk proyek yang diklaim mampu mengurai banjir tahunan.

Alih-alih berkurang, debit air justru disebut warga makin besar. Proyek peninggian jembatan, pelebaran sungai, hingga pemasangan bronjong yang menelan anggaran miliaran rupiah kini menjadi sorotan tajam.

“Proyek 10 miliar lebih tidak ada gunanya. Cuma membuang anggaran saja. Faktanya banjir malah makin besar,” tegas salah satu warga terdampak, Senin (2/2/2025).

Kekecewaan warga bukan tanpa alasan. Setiap musim hujan, kecemasan menghantui. Harapan bahwa proyek tersebut mampu menjadi solusi kini berubah menjadi kemarahan.

Masyarakat mempertanyakan perencanaan, pengawasan, hingga kualitas pekerjaan. “Kalau anggarannya besar tapi hasilnya nol, ini harus diperiksa. Jangan sampai uang rakyat habis tapi banjir tetap datang, kalau seperti ini siapa bertanggungjawab?” ujar warga lainnya

Kepala Desa Sumurgung, Ahmad Rozikin, menyebut tingginya curah hujan dan kiriman air dari berbagai arah sebagai pemicu utama. Namun ia menegaskan, anggaran hampir Rp13 miliar tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tuban.

“Anggaran itu murni tanggung jawab pemerintah kabupaten melalui APBD. Pemerintah desa tidak memiliki wewenang atas pekerjaan tersebut. Dan pekerjaan masih ada lanjutannya,” jelasnya.

Pernyataan itu justru mempertegas bahwa kendali proyek berada di level kabupaten. Artinya, jika proyek tidak berfungsi optimal, publik berhak menuntut evaluasi menyeluruh.

Desakan Audit dan Penindakan, berdasarkan data LPSE Pemkab Tuban Tahun 2025, proyek yang digelontorkan di Desa Sumurgung meliputi:

• Rehabilitasi saluran irigasi hampir Rp10 miliar (CV Cahaya Muda)

• Penguatan tanggul Rp1,3 miliar (CV Sinar Kencana)

• Pembangunan SPAM Rp1,3 miliar (Alfika Utama)

• Sejumlah pekerjaan lain melalui mekanisme Penunjukan Langsung (PL)

Total mendekati Rp13 miliar. Namun hasilnya dipertanyakan.

Situasi ini memunculkan desakan agar Inspektorat, aparat penegak hukum, hingga lembaga pengawas independen turun tangan melakukan audit teknis dan audit anggaran. Jika ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, kegagalan konstruksi, atau indikasi penyimpangan, maka penindakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi.

Proyek pengendalian banjir bukan sekadar pekerjaan fisik. Ini menyangkut keselamatan warga, keberlangsungan ekonomi petani, dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Jika setiap tahun banjir tetap datang dengan kondisi yang sama, sementara anggaran miliaran telah dikucurkan, maka pertanyaannya sederhana, ‘di mana efektivitasnya?’

Warga Sumurgung kini tidak lagi hanya menunggu air surut. Mereka menunggu keberanian aparat untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar bekerja, bukan sekadar tercatat di atas kertas.

(Suyanto, Tomy)