Proyek Bayang-Bayang Taman Mundu, ‘Diduga Tanpa SPK, APBD Miliaran Dipertanyakan’

Pembangunan Taman Mundu (10 November) di Kota Surabaya menuai tanda tanya besar. Proyek yang diduga menelan anggaran miliaran rupiah dari APBD 2026 itu terkesan berjalan tanpa transparansi.
Di lokasi tak terlihat papan nama proyek. Nilai kontrak tak terpampang. Tanggal pelaksanaan tak jelas. Bahkan muncul dugaan pekerjaan dimulai sebelum SPK dipublikasikan secara terbuka.
Publik berhak tahu. Setiap rupiah APBD adalah uang rakyat. Jika proyek ini bagian dari program penataan kota di akhir masa jabatan Wali Kota Eri Cahyadi, maka keterbukaan informasi adalah kewajiban, bukan pilihan.

BERITA PATROLI – SURABAYA

Polemik proyek pembangunan Taman Mundu (10 November) di Kota Surabaya menjadi sorotan. Pengerjaan taman yang disebut-sebut bersumber dari APBD 2026 itu diduga telah berjalan tanpa kejelasan administrasi proyek, termasuk papan nama dan Surat Perintah Kerja (SPK).

Program penataan ini dikaitkan dengan agenda pembenahan infrastruktur kota di akhir masa jabatan Wali Kota Eri Cahyadi. Namun di lapangan, proyek tersebut menuai pertanyaan dari masyarakat.

Hasil investigasi lapangan Reporter BERITA PATROLI menemukan beberapa kejanggalan:

– Tidak terlihat papan nama proyek.

– Tanggal kontrak tidak terpasang.

– Material urukan berupa bongkahan batu gragal, bukan tanah fadel seperti lazimnya.

Seorang pekerja berinisial Ws mengaku tidak mengetahui soal administrasi proyek. Ia menyebut pekerjaan dilakukan oleh seseorang bernama Jumadi, namun terkait SPK dan dokumen lainnya diarahkan untuk menanyakan ke pihak pemilik CV.

Upaya konfirmasi kepada kontraktor berinisial JI, Kadis DLH Dedi, serta Kabid Taman Pramoedita belum mendapat respons saat dihubungi via telepon dan WhatsApp pada Rabu (25/2).

Aktivis dari Laskar Merah Putih, yang akrab disapa Buyung, mempertanyakan urgensi pembongkaran taman lama.

Menurutnya, jika konsep lama masih layak, revitalisasi seharusnya cukup menambah fasilitas di ruang kosong tanpa harus membongkar total. Ia mencontohkan pengalamannya saat terlibat penataan taman kota, di mana konsep awal tetap dipertahankan dan hanya dilakukan penguatan fasilitas.

Buyung juga menyinggung pentingnya peran perencanaan teknis oleh Dinas Lingkungan Hidup agar penggunaan anggaran negara benar-benar terukur dan tidak terkesan menghambur-hamburkan APBD.

Transparansi proyek yang menggunakan dana publik merupakan kewajiban. Papan informasi proyek, nilai anggaran, sumber dana, hingga masa kontrak merupakan hak masyarakat untuk mengetahui.

Apabila dugaan ini benar, maka perlu ada klarifikasi resmi dari pihak terkait agar tidak berkembang menjadi polemik liar di tengah masyarakat.

Jika tidak ada yang disembunyikan, buka semua datanya ke publik.
Karena proyek yang benar tidak pernah takut pada keterbukaan.

(Berthy, Tomy)