GE KSO Pertamina Rencana Gunakan Sumber Mata Air Krawak Perhutani Untuk Bisnis Migas Gegunung Di Hadang Pemuda Sekitar

Satu truk mungkin terlihat biasa.
Namun puluhan truk yang mengambil air dari sumber kehidupan warga, adalah cerita yang berbeda.
Di tengah dugaan belum adanya izin yang jelas dan minimnya sosialisasi, pemuda memilih bertindak. Menghentikan laju truk, mempertanyakan kebijakan, dan menuntut kejelasan.
Bagi mereka, ini bukan sekadar aksi. Ini adalah upaya menjaga hak, lingkungan, dan masa depan.

BERITA PATROLI – TUBAN

Aktivitas operasional PT Tawun Gegunung Energi (TGE) selaku Kerja Sama Operasi (KSO) Pertamina EP Cepu di Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan dan di wilayah kecamatan Kerek, menjadi sorotan Pemuda sekitar. Pasalnya, perusahaan migas ini diduga akan memanfaatkan sumber mata air Krawak di kawasan hutan lindung Perhutani untuk kepentingan bisnis tanpa mengantongi legalitas jelas.

Sumber mata air Krawak dikenal sebagai urat nadi bagi warga sekitar di wilayah kecamatan Montong dan Singgahan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan irigasi lahan pertanian.

Namun, belakangan puluhan pemuda dilaporkan menghadang atas rencana pengangkutan air krawak oleh armada truk tangki yang diduga kuat digunakan untuk menyokong kebutuhan pengeboran sumur minyak perusahan TGE di kawasan perhutani runut Desa Mulyoagung Singgahan, Desa Guwoterus Montong dan Desa Sidonganti Kerek

Informasi dihimpun menyebutkan bahwa PT TGE KSO Pertamina tengah melakukan pengeboran dan servis sumur migas GGNB-S17 di wilayah Mulyoagung dan Sidonganti dalam beberapa bulan terakhir.

Disisi lain, adanya pengambilan air sumber Krawak dalam kegiatan industri Migas disinyalir belum memiliki surat izin pengelolaan air resmi dari pihak berwenang, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sehingga, kelompok pemuda menghentikan kendaraan truk yang dimodifikasi tangki air bersih tersebut.

Berdasar informasi lapangan, Indikasi keterlibatan Perhutani selaku pemangku kebijakan di kawasan hutan lindung tersebut juga dipertanyakan pemuda.

Muncul dugaan kerja sama sepihak tanpa melalui mekanisme sosialisasi dan transparan kepada para pemuda karangtaruna yang terdampak aktivitas perusahaan TGE tersebut.

Keluhan terkait dampak lingkungan salah satu disampaikan tokoh Masyarakat, Cipnal yang menyuarakan keresahannya terkait minimnya koordinasi yang dilakukan manajemen PT TGE dan Perhutani Jawa Timur.

Menurutnya, Cipnal perusahaan tidak hanya abai soal legalitas penggunaan air bersih dari kawasan hutan lindung, tetapi TGE juga lalai terhadap dampak lingkungan sosial ditimbulkan akibat mobilitas alat berat yang dilakukan kala waktu pengeboran lapangan sumur Gegunung yang berlokasi di Mulyoagung dan Sidonganti.

“Lha apa semaunya seperti ini? Hak warga dan pengguna jalan bagaimana kalau caranya seperti ini?” cetus Cipnal saat menyinggung kejelasan penggunaan air bersih dari sumber mata air Krawak maupun kondisi jalan rusak.

Sementara, Perwakilan Kelompok Pemuda berinisial IR menyebutkan bahwa, aktivitas keluar-masuknya kendaraan berat di jalur penghubung Singgahan – Montong diduga dilakukan tanpa perencanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang matang. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan milik Pemkab Tuban serta potensi gangguan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintasi kawasan sebagai dampak kerusakan volume kendaraan berat milik TGE KSO Pertamina EP.

“Paska adanya aktivitas kendaran berat. Sebagian jalan rusak berlobang padahal jalan penghubung Montong – Singgahan ini kalau malam penerangan remang – remang kasihan pengguna jalan yang melintasi,” tutupnya

Kini, Warga sekitar dan kelompok pemuda berharap langkah tegas pemkab Tuban maupun instansi terkait Perhutani untuk mengevaluasi aktivitas operasional perusahaan TGE tersebut.

Transparansi mengenai izin penggunaan sumber daya air serta kepatuhan terhadap regulasi lalu lintas menjadi tuntutan utama warga sekitar demi menjaga kelestarian lingkungan dan hak dasar publik di sekitar wilayah operasi migas TGE KSO Pertamina Ep.

(Suyanto)