Reshuffle Kabinet Prabowo, Sri Mulyani hingga Budi Gunawan Tergeser, Kementerian Baru Dibentuk

Reshuffle Kabinet Merah Putih
Presiden Prabowo mengganti 4 menteri dan 1 menko sekaligus membentuk Kementerian Haji dan Umrah.
Nama besar seperti Sri Mulyani hingga Budi Gunawan resmi digeser.

Berita Patroli – Jakarta

Langkah politik penting kembali diambil Presiden Prabowo Subianto dengan merombak jajaran Kabinet Merah Putih. Dalam pengumuman resmi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin sore, 8 September 2025, Prabowo mengganti sejumlah posisi strategis sekaligus memperkenalkan satu kementerian baru.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, ada empat menteri dan satu menteri koordinator yang diganti dalam reshuffle kali ini. Mereka yang digeser dari kabinet yakni Budi Gunawan (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan), Budi Arie (Menteri Koperasi), Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), Sri Mulyani (Menteri Keuangan), dan Abdul Kadir Karding (Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/P2MI).

Selain pergantian nama, Presiden Prabowo juga mengumumkan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, lembaga baru yang diharapkan dapat memberikan pelayanan lebih fokus dan optimal bagi jamaah Indonesia yang menunaikan ibadah ke Tanah Suci.

“Pertimbangannya adalah evaluasi terus-menerus terhadap kinerja para menteri, agar pemerintah bisa bekerja lebih efektif,” kata Prasetyo.

Isu reshuffle ini sebenarnya sudah mencuat sejak beberapa pekan lalu, tepatnya setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel pada 21 Agustus 2025. Noel ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan perusahaan dalam pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tak lama setelah status tersangka diumumkan, Presiden Prabowo langsung mencopot Noel dari jabatan wakil menteri.

Langkah reshuffle ini disebut-sebut sebagai upaya Presiden Prabowo untuk memperkuat soliditas kabinetnya, sekaligus menegaskan komitmen dalam menjaga integritas pemerintahan dari bayang-bayang kasus korupsi.

(Red)