Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H.: Polisinya Masyarakat itu Harus Jujur, Bernurani dalam Menegakkan Hukum Berkeadilan, Beradab, dan Bermartabat

Menurut pengamat kepolisian asal Surabaya, Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., POLRI yang dicintai rakyat adalah POLRI yang mampu menyentuh hati masyarakat melalui pelayanan yang prima.
“POLRI harus hadir di tengah-tengah masyarakat dan mengutamakan kepentingan rakyat. POLRI juga harus menjaga integritas serta menjauhi praktik-praktik culas seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ujar Didi.
Ia menambahkan, POLRI harus terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas, bersikap transparan, dan tidak alergi terhadap kritik.
“Kepolisian yang tangguh, unggul, dan bersih adalah yang melindungi rakyat, bukan malah menyengsarakan mereka dengan cara-cara yang tidak patut,” tegasnya.

Berita Patroli – Surabaya

Sudah saatnya POLRI berubah menjadi yang lebih baik lagi. Jargon-jargon setiap pergantian pucuk pimpinan di tubuh Kepolisian Tribrata 1 (sebutan untuk Kapolri), baik jargon: PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya) atau PRESISI, dimaknai sangat bagus: responsibilitas, transparansi, berkeadilan, yang menyertai pendekatan pemolisian prediktif, agar ditekankan setiap anggota Polri mampu melaksanakan segala tugas-tugasnya secara cepat, tepat, responsif, humanis, transparan, bertanggung jawab serta berkeadilan.

Kalau dengan benar diterapkan, maka inilah yang akan mewujudkan Polri yang ideal dan dicintai oleh masyarakat. Karena Polri berasal dari masyarakat, keberhasilan Polri bukan banyaknya penangkapan-penangkapan para pelaku kejahatan, tapi bagaimana kejahatan-kejahatan tersebut berkurang hingga timbul rasa aman dan nyaman, serta masyarakat merasa terayomi, terlindungi, dan tentunya merasa terlayani dengan ikhlas.

Sudah jelas diatur dalam UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kamdagri adalah Polri. Begitu besar kewenangan yang diberikan negara, masyarakat, kepada organisasi Polri. Marwah keberhasilan Polri adalah rasa puasnya masyarakat, melalui polling yang jujur. “Revolusi mental menuju Kepolisian yang Exellent” yang harus diterapkan dan digarisbawahi.

Karena Polri adalah penjaga kehidupan, pembangun peradaban, dan sebagai pejuang kemanusiaan.

Polri dengan mafia bedanya tipis, setipis kulit bawang. Anggota Polri mempunyai 02 (otot, otak), mafia juga demikian, sama-sama mempunyai 02 (otot, otak), namun sebagai anggota Bhayangkara, apalagi para alumnus Akpol, harusnya mempunyai faktor “N” (Nurani) dalam sebuah penegakan hukum.

Biar mengerti, paham benar dan salah, bukan memakai kacamata kuda dalam sebuah penegakan hukum.

Ada beberapa oknum-oknum penyidik yang bermental bejat, berkelakuan hedonisme, mendewa-dewakan harta yang didapat dari cara-cara yang kurang patut: pemerasan, menakut-nakuti, ancam-mengancam. KUHP diartikan (Kasih Uang Habis Perkara) atau KUHP diartikan (Kurang Uang Harus Penjara).

Oknum-oknum ini yang harus ditindak tegas karena mentalnya sudah bobrok dan rusak. Karena rusaknya negara ini tergantung aparat penegak hukumnya. Kita sebagai masyarakat awam ingin mengungkapkan keinginan, berusaha menjelaskan, membayangkan, memimpikan, mengharapkan bagaimana figur atau sosok polisi (sebagai subjek) dari lembaga yang namanya POLRI, sebagai polisinya masyarakat yang bersikap santun, humanis, bukan malah bergaya sang raja, yang selalu minta dilayani, minta dihormati. Sopo siro sopo ingsun, adigung adiguno.

Polisi adalah sebuah profesi yang terhormat, berasal dari masyarakat, mengemban mandat, undang-undang dari masyarakat. Polisi harus bisa “menembak hati masyarakat”. Polisi adalah alat negara, Polri lahir dari masyarakat.

Polri adalah murni sipil, bukan militer. Jadi, gaya arogansi harus benar-benar dihilangkan.

Setiap anggota Polri dituntut untuk profesional dalam bertugas, jauh dari kata tidak ikhlas. Revolusi mental adalah salah satunya untuk membentuk jiwa Bhayangkara sejati. Profesionalisme Polri perlu dilatih untuk menjadi sebuah kebiasaan.

Tugas Polri itu sangat ringkas: “To serve and to protect.” Polisi masyarakat itu jujur, tidak ngapusi (mbijuki)/membohongi masyarakat. Karena Polri harus bisa merangkul masyarakat, menjadi sahabat masyarakat. Karena diakui atau tidak, masyarakat kita mayoritas adalah orang-orang yang sederhana, tergolong marginal. Mereka banyak mengidolakan aparat yang “peduli”, berempati.

Polri yang mampu menjalankan tugasnya dengan profesional, jujur, bersahaja, dan memperjuangkan masyarakat yang dilayani dengan humanis — sosok tersebut akan menjadi role, ikon (panutan). Sedangkan oknum Polri yang merasa derajatnya lebih tinggi, jaim, eksklusif, memeras, mengancam, membebani, menakut-nakuti, akan menyengsarakan masyarakat.

Model oknum pejabat Polri yang seperti ini, jangankan diterima, keberadaannya pun membuat muak. Masyarakat akan tinggal menunggu waktu yang tepat untuk membalas dendamnya.

Belum lama ini Polri kita sedang diuji oleh sosok beberapa jenderal POLRI, yang pandai bermain kata, merangkai kalimat, pandai berdusta, merekayasa sebuah kebenaran. Dan itu sangat di luar nalar.

Bisa dilakukan sosok alumnus Akpol, polisinya polisi, dan Kapolda. Apapun alasannya, kini masyarakat sudah di titik krisis kepercayaan terhadap POLRI.

Ungkap tuntas. Memang sosok Bhayangkara sejati tidak terlepas dari sikap, tutur kata, dan pelayanan kepada masyarakat. Itu adalah cerminan suatu ketulusan hati, tugas dan wewenang, sebagai simbol core value yang membanggakan.

Rastra Sewakottama, Ksatria Bhayangkara harus dilatih, dipersiapkan, dan diperjuangkan. Karena lawan dari Ksatria Bhayangkara yang bersih adalah orang-orang dalam sendiri: para kaisar-kaisar, sultan-sultan, para kelompok status quo, kelompok zona nyaman.

Seperti dalam sejarah Polri, Kasubbag Mutjab tidak akan pernah diisi dari kelompok di luar alumnus Akpol.

Menyiasati kondisi demikian, reformasi, revolusi mental bukan dilaksanakan dari bawah, tapi dari atas. Perubahan itu dimulai dari sang pemimpin. Butuh pengorbanan dan perjuangan. Pemimpin datang untuk melayani, membawa harapan, mampu menjadi sandaran di saat muncul kesusahan.

Dan perlu dicatat, pemimpin yang membawa perubahan itu bukan hasil dari karbitan, bukan orang titipan, bukan oknum yang pandai merekayasa, tidak bernurani, bermental bejat, arogan, dan hedon. Ingat: Vox Populi Vox Dei, suara masyarakat adalah suara Tuhan. Pahami aspirasi masyarakat.

Polri adalah milik masyarakat, bukan milik oknum atau golongan.

Polri yang exellent bukan dasar pangkat, jabatan, dan bukan karena kekayaannya, namun polisi yang mempunyai otak, otot, nurani dalam melaksanakan tugas, penegakan hukum, ikhlas dalam berbuat.

Perkembangan reformasi Polri bukan hanya sebuah klaim, tapi untuk dilaksanakan. Masyarakat tidak akan lupa ada yang namanya Grand Strategy Polri kurun waktu 2005–2025.

Agar sukses mengembalikan marwah kepercayaan publik (trust building) terhadap institusi Polri.

Polri sesuai dengan paradigma baru sebagai polisi sipil, sebagaimana amanat UU No. 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Paradigma baru sebagai polisi sipil yang melayani publik dan menjadikan sebagai public service organization. Ini yang perlu digalakkan kembali. Oknum yang bermental tidak baik bagaikan ulat di kebun Polri.

Ini adalah sebuah dinamika Polri dalam menegakkan keadilan hukum bagi para anggotanya. Ketika Polri mampu menerapkan strategi yang tepat, peningkatan kepercayaan masyarakat kepada Polri bukan hal yang tidak mungkin.

Perubahan berawal dari sang pemimpin. Perubahan itu berawal dari atas, bukan dari bawah. Perekrutan Akademi Kepolisian adalah filter yang utama, secara transparan, jujur, dan terbuka. Karena alumnus Akpol kelak akan ikut mewarnai merah putihnya NKRI, tentunya diharapkan menjadi sosok pemimpin yang sejati: Ksatria Bhayangkara, penjaga marwah kehidupan.

(Penulis adalah seorang yang berprofesi sebagai Dosen Ilmu Hukum, Direktur Lembaga Hukum Rastra Justitia, Advokat, Pengamat Kepolisian)