Konsorsium PPDB Jalur Patas SMAN dan SMKN Kota Kediri Bergetar Diduga Banyak Oknum Terlibat

Berita Patroli Kediri – Dunia Pendidikan kembali tercoreng oleh oknum-oknum Kepala Dinas dan Kepala Sekolah dengan adanya pemberitaan terkait penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021 melalui jalur patas. Diduga beberapa sekolahan SMAN dan SMKN di Kota Kediri membuka jalur patas dengan sejumlah biaya untuk memasukan Siswa-siswi baru. Sebenarnya hal ini sudah tidak asing lagi dan bukan rahasia umum lagi karena disetiap tahun sudah seperti budaya di Dunia Pendidikan khususnya di Kota Kediri.

Dari temuan tim investigasi berita patroli dilapangan adanya informasi terkait PPDB tahun 2020 diduga banyak sekali siwa yang masuk melalui jalur patas, melalui narasumber orangtua siswa menceritakan besaran biaya untuk anaknya bisa masuk dijalur prestasi maupun jalur reguler dikarenakan kuota sekolah sudah terpenuhi, bagaimanapun caranya harus dilakukan orangtua siswa agar anaknya bisa diterima disekolah Negeri dan Favorit meskipun harus mengeluarkan uang jutaan rupiah.

Baik melalui rekom dari Kepala Cabang Dinas Provinsi maupun rekom Kepala Sekolah SMAN maupun SMKN di Kota Kediri. Diduga banyaknya oknum yang terlibat membuat sistem PPDB jalur patas semakin teroganisir.

Dari hasil pantauan, sekolah-sekolah Negeri tingkat SMA dan SMK di Kota Kediri yang menerima siswa lewat jalur patas melalui calo PPDB. Berdasarkan keterangan, sebagian oknum Kepala Sekolah mengambil jatah dari calo PPDB menggunakan cara memanggil siswa untuk menghadap kepala sekolah bisa juga melalui formulir pendaftaran dengan memberikan paraf.

Saat diwawancarai orangtua siswa yang menitipkan anaknya melalui salah satu calo yang mengaku dirinya termasuk yang mendapat jatah siswa titipan.

“Dulu, untuk satu sekolah kita diberi jatah hanya satu siswa dengan biaya yang bervariasi antara 5 juta sampai 15 juta rupiah” kata mr x yang merupakan perantara atau calo PPDB.

Detilnya, siswa yang akan dimasukkan lewat jalur titipan itu mendaftar terlebih dahulu secara resmi. Mereka biasanya mendaftar pada awal atau hari terakhir PPDB. Dengan mendaftar, siswa tersebut mendapatkan nomor pendaftaran.

“Kami lantas membawa nomor pendaftaran, dan nama siswa yang bersangkutan kepada kepala sekolah yang dituju,” terang calo PPDB ini.

Berdasarkan pengalaman calo ini, setelah dipastikan siswa yang dibawanya diterima di sekolah negeri, dirinya lepas tangan, termasuk tidak mengurusi soal biaya masuk.

“Soal biaya, orang tua siswa yang langsung mengurus, biasanya kepala sekolah menyerahkan ke Wakasek, Ka TU maupun Panitia PPDB soal biaya, yang penting sudah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas. Orang tua mau saja bayar berapa, yang penting anaknya masuk sekolah negeri, apalagi jika nilai UN (Ujian Nasional) anaknya kecil,” paparnya.

Sampai berita ini diturunkan kacab dinas propinsi wilayah kediri Sumiarso tidak dapat dihubungi,karena contact person wartawan berita patroli di blokir.dan yang menarik lagi,sumiarso menghubungi wartawan dan LSM yang ada di kediri untuk mencari keberadaan wartawan berita patroli dan mengancam dengan menggunakan preman”ujar handri kepada media beritapatroli.(team)