Presiden RI “Jokowi” Bantah Kebijakan Ekspor Pasir Laut untuk Memuluskan Investor Singapura di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi)

Jakarta – Berita Patroli –  Presiden Joko Widodo atau Jokowi buka suara soal dugaan adanya kepentingan investor Singapura di balik kebijakan ekspor pasir laut. Seperti diketahui, Jokowi telah membuka kembali keran ekspor komoditas tersebut melalui Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

“Enggak ada hubungannya,” kata dia saat ditemui di kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Jakarta Timur pada Rabu, 14 Juni 2023.

Sebetulnya, kata dia, komoditas yang diatur dalam PP tersebut adalah pasir laut hasil sedimentasi. Pasir sedimen itu, menurut Jokowi, telah mengganggu pelayaran dan kehidupan terumbu karang. Karena itu ia menilai perlu diatur ihwal pembersihan hasil sedimentasi di laut.

Dia mengaku pihaknya sudah menggodok aturan itu sejak lama.  “Memang arahnya ini rapatnya sudah lama sekali, bulak-balik masih. Karena nanti arahnya ke situ,” ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga buka suara soal dugaan tersebut. Dia menampik kabar bahwa kebijakan ekspor pasir laut ditunggangi oleh investor Singapura.

“Engga ada lah di situ (Singapura). Kan ekspor apabila kebutuhan dalam negeri sudah dipenuhi,” ujar dia saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Senin, 12 Juni 2023.

Dia pun mengatakan belum tahu berapa jumlah potensi ekonomi dari ekspor pasir laut. Tetapi dia meyakini potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kebijakan ini sangat besar. Mengingat, kata Trenggono, ada banyak proyek reklamasi di dalam negeri.

Trenggono mencontohkan proyek reklamasi di Jawa Timur, IKN, hingga di dekat Jakarta. Karena itu, dia menilai pemerintah perlu mengaturnya melalui PP tersebut. Sehingga, bahan baku yang digunakan untuk reklamasi itu hanya berasal dari sedimentasi laut yang tidak merusak lingkungan.

Sementara itu, kebijakan ekspor pasir laut menuai banyak kritik dari akademisi, aktivis, nelayan, dan juga masyarakat pesisir. Pasalnya, Indonesia sebelumnya telah menghentikan ekspor pasir lau sejak 20 tahun lalu. Alasan pelarangan ekspor untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di sekitar daerah terluar Indonesia.

Adapun dugaan adanya kepentingan Singapura di balik pembukaan ekspor pasir laut mencuat seiring gencarnya pemerintah Indonesia membidik Singapura untuk berinvestasi di IKN. 95 investor Singapura dari 69 perusahaan pun telah berkunjung ke IKN akhir Mei lalu.

Ditambah Presiden Jokowi juga menebar sejumlah janji kemudahan berbisnis kepada investor Singapura di IKN. Dalam forum Ecosperity 2023, ia menyampaikan pemerintah telah menyiapkan 300 paket investasi untuk sektor swasta dengan total nilai US$ 2,6 miliar. Angka tersebut setara dengan Rp 38,62 triliun dengan menggunakan asumsi kurs Rp 14.855 per dolar AS.

“Saya juga dahulu pebisnis, jangan khawatir kami akan menyiapkan insentif fiskal berupa tax holiday, non collected value added tax, super deduction tax. Kami punya semuanya,” kata dia.

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKP) pun menyatakan akan menjamin kemudahan investasi para investor tersebut. Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yuliot berujar RI akan senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada investor melalui reformasi regulasi, percepatan proses perizinan, perumusan insentif, dan layanan end-to-end bagi investor.  (Red)