Waspada Corona, Karutan Medaeng Lewat Program Asimilasi Bebaskan 62 Napi

Berita Patroli, Surabaya – Rumah Tahanan (Rutan) Klas 1 Surabaya yang biasa dikenal dengan sebutan Rutan Medaeng, membebaskan 62 narapidana (napi) lewat program asimilasi pada hari Kamis (2/4/2020).

Hal itu disampaikan Kepala Rutan (Karutan) Medaeng, Handanu, “Tanggal 2 April total yang di asimilasikan 62 orang, narapidana kasus kriminal dan narkoba (khusus narkoba pidana di bawah 5 tahun),” ungkap Handanu saat dikonfirmasi awak media melalui pesan Whatshapp. Jumat (3/4/2020), pukul 16.49 Wib.

Langkah pembebasan dengan program asimilasi yang dilakukan pihak Rutan Medaeng, dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19). Hal itu sesuai dengan surat Keputusan nomor: HH – 19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Ham, Yasona Laoly tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 pada hari Senin (30/3/2020).

Perlu diketahui, sesuai Surat Keputusan nomor: HH -19.PK.01.04.04 Tahun 2020 yang ditandatangani Menteri Yasona, ada beberapa kriteria pembebasan narapidana dan anak lewat program asmilasi dan integrasi.

Berikut kreteria syarat  pembebasan narapidana dan anak lewat program Asimilasi.

Pertama, narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Kedua, anak yang 1/2 masa pidananya jatuh sampai dengan 31 Desember 2020.

Ketiga, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tidak menjalani subsidaer dan bukan warga negara asing.

Dalam surat keputusan itu dijelaskan asimilasi dilaksanakan di rumah sampai dengan dimulainya integrasi berupa Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB), dan Cuti Bersyarat (CB). Dan Surat keputusan asimilasi diterbitkan oleh Kepala Lapas, Kepala LPKA dan Kepala Rutan.

Sedangkan narapidana dan anak yang dapat bebas melalui integrasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut.

Pertama, narapidana telah menjalani 2/3 masa pidana.

Kedua, anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana.

Ketiga, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP 99 tahun 2012, yang tidak menjalani subsidaer, dan bukan warga negara asing.

Dijelaskan dalam SK Menteri,  bahwa usulan integrasi narapidana dan anak melalui sistem database pemasyarakatan. Dan surat keputusan integrasi diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan. @red.