Menkeu Purbaya Tawarkan Tarif Cukai ke Produsen Rokok ilegal, Berlaku Desember 2025.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

Berita Patroli – Jakarta

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan kebijakan untuk menertibkan peredaran rokok ilegal di dalam negeri. Salah satunya, dengan mengintegrasikan produsen rokok ilegal ke Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT).

Purbaya mengatakan saat ini tengah mengkaji tarif cukai khusus yang akan berlaku di kawasan tersebut. Bendahara Negara itu menargetkan awal Desember tahun ini sudah dapat diimplementasikan.

“Masih kita diskusikan, tapi harusnya Desember awal sudah jalan semuanya. Beberapa daerah sedang dibangun kawasan industri ya,” ujar Purbaya di Gedung DPD RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11/2025).

Kendati begitu, Purbaya tidak dapat memastikan tarif cukainya akan lebih rendah atau sama dibandingkan dengan tarif cukai saat ini. Namun, ia memastikan penetapannya tetap adil bagi produsen rokok dan tidak mengganggu pelaku rokok yang lain. ini, ia juga tengah berdiskusi bersama dengan para produsen rokok yang ingin masuk ke KIHT serta pelaku industri lain. Saat ini dia juga tengah berdiskusi bersama dengan para produsen rokok yang ingin masuk ke KIHT serta pelaku industri lain.

“Nah, kita akan atur supaya jangan ganggu yang ada dan fair juga buat mereka. Jadi, kita akan hitung seperti apa. Belum final hitungannya, sedang kita hitung. Jadi kami sedang diskusi terus dengan para pelaku tadi yang ingin masuk ke KIHT dan nanti juga dengan pelaku industri yang lain. Yang pas seperti apa sih,” imbuh Purbaya.

Dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD, Purbaya menegaskan tidak akan mengampuni apabila produsen-produsen rokok ini masih mengedarkan produk ilegal usai kebijakan tersebut berjalan. “Nanti, kalau itu sudah jalan, saya enggak akan lihat ke belakang, lihat ke depan. Pemain-pemain yang tadinya gelap, kalau masih gelap, kita sikat. Enggak ada kompromi di situ,” kata Purbaya. Ia juga memastikan pemerintah akan membina produsen rokok ilegal. Ia pun telah mengirimkan orang untuk bertemu langsung dengan para pemain rokok ilegal untuk bergabung ke KIHT. “Untuk rokok, jadi nggak akan kita bunuh. Justru, bukan kita binasakan, tapi kita bina. Karena saya sudah kirim orang-orang untuk berdiskusi dengan siapa, juragan-juragan rokok yang gelap itu ketahuan kan namanya siapa saja, untuk gabung dengan apa lah kawasan yang disebut KIHT, Kawasan Industri Hasil Tembakau,” terang Purbaya.

Purbaya menilai kebijakan ini membuat kedua pihak, baik pemerintah dan juga produsen rokok ilegal bisa diuntungkan. Bagi produsen rokok ilegal juga akan bisa tenang karena beroperasi di jalur resmi. Pada saat yang sama, negara mendapatkan tambahan penerimaan lebih besar. Di sisi lain pengawasan produksi rokok pun nantinya akan menjadi lebih terkendali. Sebab, rokok ilegal yang beredar bukan hanya produksi dalam negeri, tapi juga dari luar negeri. “Dan saya jadi tahu kalau rokok asing yang masuk, kita langsung hajar sampai pengimpornya. Tapi ketika campur sama rokok yang ilegal dalam negeri, kita agak bingung juga siapa yang ini. Lebih susah kerjanya. Jadi seperti itu,” tambah Purbaya.

Pengembangan KIHT di Jawa Timur ditargetkan dapat berjalan pada Februari 2026. Selain Jawa Timur, ia menyebut KIHT juga akan diperluas di Madura.

Untuk merealisasikan hal itu, Purbaya akan bertemu dengan produsen rokok ilegal di Madura. Momentum itu juga menjadi kesempatan Purbaya mendengar langsung keluhan dari produsen rokok ilegal. “Kita mau ke Madura, dengan Madura juga sudah diskusi. Jadi kita sudah ngomong sama juragan-juragan di sana, akan ada yang ketemu dengan saya. Saya mau lihat seperti apa sih keberatannya dia. Tapi yang jelas mereka harus masuk ke tempat yang legal. Saya nggak bisa mengizinkan produk ilegal masuk di perekonomian kita. Karena ada yang bayar, ada yang nggak, nggak adil kan? Jadi tujuan kita itu membuat semuanya legal,” tutur Purbaya. ( Red )