Datangi Gedung DPRD Jatim, Ratusan Nakes Sambat Soal RUU Kesehatan. “DPRD Jatim Jamin Teruskan Aspirasi”

Ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi saat mendatangi gedung DPRD Jatim, Senin (8/5/2023).

Surabaya – Berita Patroli – Ratusan tenaga kesehatan (Nakes) dari berbagai organisasi profesi mendatangi gedung DPRD Jatim, Senin (8/5/2023).

Kepada dewan, para nakes sambat dan menyuarakan aspirasi penolakan terhadap RUU Kesehatan Omnibus law. Aksi ini dilakukan secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia.

Dr dr Abdulloh Machin, Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jatim menilai mekanisme munculnya rancangan undang-undang itu dari awal tidak sesuai prosedur.

“Kedua, juga adanya public hearing ternyata itu hanya untuk legitimasi saja. Apa masukan dari organisasi profesi tidak diperhatikan,” katanya di sela audiensi.

Ratusan nakes ini diterima oleh pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Jatim. Yakni Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad serta 4 orang anggota Komisi E Hari Putri Lestari, Suwandy, dr Benjamin Kristianto dan Hadi Dediyansah. Audiensi berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Jatim.

Dokter Machin melanjutkan, pihaknya menggarisbawahi rancangan undang-undang tersebut mulai dari perlindungan tenaga kesehatan, penguatan organisasi profesi serta penguatan kemandirian anak bangsa.

“Di RUU ini malah memberikan karpet merah kepada dokter asing, yang mungkin kualitasnya tidak sama dengan kita. Perlindungan profesi inilah yang perlu kita tegaskan pada RUU ini,” jelasnya.

Lantaran proses RUU ini yang disebut banyak persoalan maka pihaknya menolak rancangan regulasi tersebut.

“Kami intinya, minta pemerintah bisa mendengarkan kami,” tegas Dokter Machin.

Diungkapkannya, jika diundangkan maka dinilai regulasi itu akan banyak merugikan.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jatim, Anwar Sadad menjamin pihaknya menampung berbagai aspirasi kalangan nakes yang datang ke gedung DPRD di Jalan Indrapura Surabaya tersebut.

Menurut Sadad, pihaknya akan menjalankan tugas sebagaimana ketentuan. Yakni, meneruskan ke Pemerintah Pusat.

“Karena sesuai sistem ketatanegaraan kita, undang-undang menjadi ranah dari DPR RI sehingga posisi DPRD adalah menampung aspirasi itu dan kami sepakat. Bahwa apa yang menjadi keluhan dari organisasi profesi, secara substansi itu memang menurut saya mencederai keadilan di kalangan tenaga kesehatan,” ungkapnya.

Sadad menegaskan, pihaknya akan mengawal aspirasi itu secara politik. Yakni, menyuarakan di lembaga yang memiliki kewenangan.

“Nanti Komisi E sebagai alat kelengkapan dewan akan mendampingi mereka bertemu dengan Komisi IX, agar warna undang-undang nanti itu sesuai harapan,” tambahnya.

Terpisah, anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari mengungkapkan, nakes merupakan garda terdepan untuk pelayanan kesehatan. Dari hasil pertemuan itu, dia menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti sejumlah aspirasi kalangan nakes.

“Ini kan masih RUU, jadi kami optimis. Apalagi gerakan ini secara nasional,” ungkapnya.

Melihat masifnya gerakan nakes ini, Tari menyebut seharusnya bisa didengar oleh pembahas di DPR RI. Pembahasan perlu dilakukan secara matang, tidak perlu terburu-buru dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan masukan. Apalagi, dalam pertemuan itu sempat muncul celetukan untuk ancaman aksi mogok kerja.

Dia menyebut, jika hal itu terjadi tentu akan sangat merugikan masyarakat. Politisi PDI Perjuangan ini memastikan bakal meneruskan aspirasi nakes itu ke tingkat pusat.

“Tentunya kami akan menyampaikan ke DPR RI, tentu kami juga akan melobi ke fraksi,” tuntasnya.

(Arinta/ Marthin/ Tommy/ Saiful)