Kasus AKBP Achiruddin, Anggota DPR Minta Kapolda Sumut Dievaluasi

Jakarta, Berita Patroli – Anggota DPR RI dapil Sumatera Utara (Sumut) III, Junimart Girsang, mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi kinerja Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak. Junimart menyebutkan terlalu banyak polisi di Sumut yang bermasalah, salah satunya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan.
“Kapolri sudah seharusnya segera mengevaluasi Kapolda Sumut ini karena sudah terlalu banyak kasus-kasus hukum yang melibatkan oknum polisi di Sumut ini sebagai tersangkanya, ini pun kasus yang baru terungkap. Kapolda ini sepertinya hanya terlihat tegas keluar tetapi lembek ke internalnya, bahkan cenderung euforia pencitraan,” kata Junimart Girsang kepada wartawan, Jumat (28/4/2023).

Junimart menyorot secara khusus kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak dari seorang perwira menengah polisi di Polda Sumut atas nama AKBP Achiruddin Hasibuan yang terjadi pada 21 Desember 2022. Dia heran kasus itu baru ditindak setelah viral di media sosial.

“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana akhir kasus ini tadinya jika tidak viral di media sosial. Mungkin saja tidak ditindaklanjuti? Wong anak perwira polisi kok. Sebaliknya, kenapa Polda Sumut baru bertindak setelah viral? Apa mungkin sekelas Kapolda tidak mengetahui kasus ini sejak pascakejadian? Atau jangan-jangan ada pembiaran, dan selanjutnya terungkap pamen ini menimbun solar di gudang rumahnya. Ini yang baru terungkap. Mabes Polri wajib turun mengembangkan ini yang dugaan saya adalah sindikasi,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Saya masih tidak yakin kasus ini akan ditindak tuntas menyeluruh dengan profesional. Tersangka obstruction of justice-nya saja tidak ada, apa benar tidak ada? ini menjadi pertanyaan besar tentunya. Bagaimana mungkin kasus yang sudah dilaporkan sejak Desember 2022 dan baru ditindaklanjuti sekarang, tanpa ada upaya obstruction of justice di dalamnya,” ujar Junimart.

Selain itu, dia menyinggung kasus lain yang diduga melibatkan oknum polisi dan tak kunjung menemukan titik terang. Seperti halnya kasus dugaan bunuh diri Bripka Arfan Saragih yang disebut-sebut sengaja meminum racun sianida, setelah diduga terlibat dalam kasus penggelapan uang pajak senilai Rp 2,5 miliar di UPT Samsat Pangururan, Kabupaten Samosir.

“Yang mengatakan itu bunuh diri kan polisi, bagaimana dengan sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dilaporkan oleh pihak keluarga. Pihak keluarga sangat mempercayai kalau korban itu dibunuh, bukan bunuh diri,” katanya.

Kemudian, kasus oknum polisi di Polsek Deli Tua berinisial Bripka P yang terbukti melakukan aksi pemerasan kepada pengguna jalan, dengan modus menuduh pengguna jalan melakukan pelanggaran. Serta 2 kasus pedagang korban penganiayaan preman di Pasar Gambir Deli Serdang yang justru menjadi tersangka oleh Polsek Percut Sei Tuan serta kasus tiga oknum polisi dengan inisial Bripka A, Bripka B, dan Briptu H, rampok sepeda motor warga pancur batu, dengan modus pengembangan perkara.

“Masih banyak lagi kalau mau kita urut, renungkan saja hanya di wilayah hukum Polda Sumut ada oknum polisi yang merampok motor warga. Belum lagi 5 oknum polisi yang mencuri barang bukti narkoba, mana peredaran narkoba dan judi juga saat ini semakin marak di Sumut. Tebang pilih penegakan hukum. Jadi sudahlah pepatah ikan busuk Kapolri itu kapan mau diterapkan di Polda Sumut ini, mosok saya mesti bikin laporan khusus kepada Pak Presiden,” tandas Junimart. (Red.)