“17+8 Tuntutan Rakyat” Viral di Media Sosial, Pemerintah Janji Respons Aspirasi Publik

“17+8 Tuntutan Rakyat” jadi simbol perlawanan baru pasca kericuhan demo menolak tunjangan DPR.

Berita Patroli – Jakarta

Gelombang protes yang merebak di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 rupanya meninggalkan jejak panjang. Dari jalanan yang dipenuhi massa hingga linimasa media sosial, suara rakyat kini terhimpun dalam sebuah dokumen simbolik bertajuk “17+8 Tuntutan Rakyat”. Deretan tuntutan itu mendadak viral dan ramai dibicarakan publik setelah kericuhan demonstrasi menolak tunjangan DPR menelan korban jiwa dan memicu simpati luas masyarakat.

Unggahan ini menjadi semacam manifesto baru perlawanan rakyat terhadap praktik kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada masyarakat. Penamaan “17+8” dipilih sebagai simbol perjuangan baru setelah 17 Agustus, di mana angka 17 mewakili tuntutan jangka pendek dengan tenggat hingga 5 September 2025, sementara angka 8 mewakili tuntutan jangka panjang yang ditargetkan tercapai setahun ke depan, yakni 31 Agustus 2026.

Sejumlah tokoh publik ikut mendorong gaungnya. Mulai dari kreator konten Jerome Polin, Fathia Izzati, Andovi da Lopez, Abigail Limuria, hingga aktivis lingkungan dan demokrasi Andhyta F. Utami. Mereka mengunggah kembali daftar tuntutan tersebut, membuatnya semakin meluas dan menekan ruang publik untuk ikut bersuara.

Menanggapi derasnya gelombang aspirasi itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah tidak menutup mata. Ia menyebut seluruh tuntutan akan dipelajari dan dikoordinasikan antar Kementerian dan Lembaga sebelum diputuskan langkah lebih lanjut.

“Kita akan baca mana yang menjadi tuntutan kepada pemerintah dan mana yang ditujukan ke DPR. Semua akan dikomunikasikan internal pemerintah lebih dulu. Yang bisa diakomodir sesuai aturan tentu akan ditindaklanjuti,” kata Tito usai rapat inflasi daerah di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (2/9/2025).

Tito juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menampung aspirasi rakyat selama masih berada dalam kerangka hukum dan kewenangan yang berlaku. “Kita lihat seperti apa tuntutan yang bisa diakomodir sesuai aturan-aturan yang ada dan mana yang menjadi kewenangan dari instansi lain, misalnya DPR,” ujarnya.

Dalam daftar yang beredar, 17 tuntutan jangka pendek mendesak segera dipenuhi sebelum 5 September 2025. Beberapa di antaranya adalah penarikan TNI dari pengamanan sipil, pembentukan tim investigasi independen untuk mengusut kematian Affan Kurniawan dan Umar Amarudin saat demo, pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan DPR, hingga penghentian kekerasan aparat kepada demonstran.

Selain itu, tuntutan juga menyoroti masalah ketenagakerjaan, termasuk desakan agar pemerintah menjamin upah layak bagi seluruh pekerja, mengambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal, serta membuka dialog serius dengan serikat buruh.

Sementara itu, 8 tuntutan jangka panjang difokuskan pada perubahan sistemik dalam politik dan tata kelola negara. Tuntutan ini mencakup reformasi besar-besaran di tubuh DPR, perombakan partai politik, reformasi perpajakan yang lebih adil, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta reformasi Polri dan TNI agar kembali pada fungsi pokoknya.

Isu lingkungan dan hak masyarakat adat pun ikut masuk dalam daftar. Tuntutan rakyat meminta evaluasi serius terhadap proyek strategis nasional (PSN) dan kebijakan ekonomi yang dinilai berpotensi merugikan buruh, masyarakat adat, hingga merusak lingkungan hidup.

Fenomena “17+8 Tuntutan Rakyat” menunjukkan bagaimana ruang digital kini menjadi arena perlawanan baru setelah aksi massa di lapangan. Simbol angka 17+8 dipandang merepresentasikan semangat kemerdekaan yang ingin diwujudkan kembali dalam wujud demokrasi yang lebih bersih, adil, dan berpihak pada rakyat.

Dengan dukungan publik yang kian masif dan keterlibatan figur-figur berpengaruh, daftar tuntutan ini bukan sekadar tren sesaat. Ia telah menjadi sorotan nasional yang menuntut jawaban serius, baik dari pemerintah maupun DPR.

(Red)