Ulat Masuk Menu MBG di Tuban, SPPG Talun 2 Bungkam, Program Gizi Dipertanyakan

Video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan ulat dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) di Tuban kini viral dan memicu kekhawatiran. Program yang seharusnya menjamin asupan gizi anak justru dipertanyakan dari sisi kebersihan. Ironisnya, hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak dapur SPPG terkait.

BERITA PATROLI – TUBAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tuban kembali menjadi perhatian. Sebuah video berdurasi 12 detik yang memperlihatkan ulat dalam menu sayur viral di kalangan penerima manfaat (PM), Kamis (16/4/2026).

Dalam video tersebut, terlihat jelas seekor ulat bercampur di dalam makanan yang diduga kuat berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Talun 2 Montong. Makanan itu disebut-sebut didistribusikan ke siswa RA Nurul Hakim dan SDN Gowoterus 2.

Temuan ini langsung memicu kekhawatiran serius di kalangan wali murid. Program yang seharusnya menjamin asupan gizi anak justru dipertanyakan dari sisi kebersihan dan pengawasannya.

Ironisnya, hingga berita ini ditulis, tidak ada satu pun klarifikasi resmi dari pihak dapur SPPG Talun 2 Montong. Kepala SPPG, Wahyu, memilih bungkam saat dikonfirmasi sejak siang hingga malam hari.

Lebih memprihatinkan lagi, tidak ditemukan adanya transparansi publik dari dapur tersebut. Penelusuran pada akun media sosial resmi SPPG Talun 2 Montong menunjukkan nihilnya publikasi menu MBG dalam kurun waktu 12 hari terakhir. Padahal, kewajiban publikasi ini sebelumnya telah ditegaskan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Irjen Pol (Purn) Sony Sanjaya, sebagai bentuk kontrol sosial dan edukasi kepada masyarakat.

Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar masyarakat, bagaimana standar pengawasan dapur MBG dijalankan?

Tak hanya itu, upaya konfirmasi kepada Koordinator Wilayah (Korwil) Tuban, Aulia Rizki, juga berujung buntu. Tidak ada respons yang diberikan, memperkuat kesan lemahnya pengawasan di tingkat daerah.

Dari informasi yang dihimpun, sejumlah mitra dapur mandiri bahkan mulai angkat suara. Mereka menilai kinerja aparatur BGN di tingkat kabupaten tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Korwil tidak responsif. Program sudah berjalan lebih dari setahun, tapi pengawasannya lemah. Bahkan terkesan hanya mengikuti oknum tertentu,” ungkap salah satu mitra dapur mandiri.

Lebih jauh, muncul dugaan adanya afiliasi antara oknum Korwil dengan sebagian dapur operasional di Tuban. Jika benar, hal ini berpotensi menciptakan konflik kepentingan yang mengancam kualitas layanan program MBG itu sendiri.

Kasus ini bukan sekadar soal ulat dalam makanan. Ini menjadi alarm keras terhadap sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam program nasional yang menyasar anak-anak.

Jika persoalan mendasar seperti kebersihan makanan saja tak mampu dijaga, maka wajar publik mulai meragukan keseriusan pelaksanaan program ini di lapangan.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi maupun langkah evaluasi dari pihak terkait. Tanpa transparansi, dan keberanian untuk bertanggung jawab, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik. Jika dibiarkan berlarut tanpa evaluasi nyata, maka bukan tidak mungkin tujuan mulia pemenuhan gizi justru berubah menjadi sumber masalah baru.

(Suyanto, Tomy)