Tekan penyebaran Covid 19 Sejumlah Desa di Sidoarjo akan lakukan lock down

Berita PATROLI Sidoarjo – Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono saat berkunjung ke Kelurahan Geluran Sidoarjo, Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Sidoarjo sudah berjalan. Jam malam, pembatasan operasional pusat perbelanjaan, resto, café dan sebagainya sudah dilakukan.

Tapi rencana lockdown di sejumlah desa masih belum dijalankan.
Ada sejumlah alasan yang disampaikan Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono.
Di antaranya, terkait data yang perlu pengecekan di lapangan dan sejumlah pertimbangan untuk melaksanakan kebijakan ini.

“Kami sudah menggelar rapat bersama Forkopimda terkait rencana lockdown desa. Data yang ada perlu dicek ke lapangan untuk memastikan kondisi riilnya seperti apa,” jawab Cak Hud, panggilan Hudiyono, Selasa (12/1/2021).

Apalagi, dalam cocokan data itu disebutnya ada beberapa perbedaan dalam perkembangannya. Dicontohkan, Dinkes Sidoarjo menyebut daerah yang penyebaran covid-19-nya sedang tinggi ada di Waru, Wonoayu, dan Sedati.

“Saya dapat data dari Provinsi, yang terbaru ini Gedangan sedang tinggi. Nah, kondisi ini perlu sinkronisasi. Perlu pengecekan di lapangan, bagaimana kondisi terbaru,” lanjutnya.
Jika ada penampahan 10 orang lebih pasien baru, disebutnya perlu lockdown. Bisa lockdown desa atau lockdown tingkat RW, tergantung kondisinya.

Menurutnya, klasifikasi desa yang akan dilockdown adalah desa berstatus zona merah. Tapi sejauh ini, laporan dinkes menyebut bahwa dari 18 kecamatan di Sidoarjo, hanya beberapa zona oranye. Lainnya kuning.

“Di setiap kecamatan perlu dicek menyeluruh, kalau ada desa atau RW yang tingkat penyebarannya tinggi, pasien aktif lebih dari 10 orang, perlu dilockdown. Itu upaya untuk mencegah penyebaran agar tidak meluas,” ujar Cak Hud.

Sementara Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Sumardji lebih cenderung menyebut istilah itu dengan pembatasan sosial berskala mikro. Yakni penguatan kembali kampung tangguh melalaui isolasi wilayah yang ketat.

Bisa setingkat RT atau RW, atau bisa juga desa jika memang penyebarannya menghawatirkan. “Seperti yang sudah pernah kita lakukan. Suatu wilayah dibentuk kampung tanggung, dibatasi ketat semua aktivitas warganya. Tapi semua kebutuhan, termasuk kebutuhan makan sehari-hari dan sebagainya ditanggung pemerintah,” urai Sumardji.

Ditanya tentang penentuan wilayah untuk dilockdown atau dilakukan pembatasan ketat itu, kapolres menyebut sejauh ini masih alot. Alasannya, data yang ada harus benar-benar disesuaikan dengan fakta di lapangan.

Polresta Sidoarjo juga sempat mengusulkan beberapa wilayah untuk dilakukan pembatasan ketat, namun sejauh ini belum ada keputusan karena masih dalam proses pembahasan dengan Pemkab Sidoarjo dan instansi terkait.

“Data yang ada itu perlu dicek lagi, dicocokkan dengan kondisi di lapangan. Karena kondisinya setiap hari update,” imbuhnya. ( andrijanto/wawan/arinta )